Soal Muslim Uighur, Pemerintah RI Hanya Bisa Mengimbau China

Nasional

NOTULA – Terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap umat muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China, pemerintah Indonesia hanya bisa memberi imbauan kepada pemerintah China, bukan intervensi.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, melalui pesan elektroniknya, Rabu (19/12).

“Yang dilakukan China saat ini urusan domestik yang RI tidak bisa intervensi. Yang bisa dilakukan pemerintah hanya mengimbau, juga dalam forum internasional, agar dunia bisa bersama dalam satu sikap,” ungkap Bobby.

Pandangan Fraksi Golkar di DPR setuju dengan sikap Wapres Jusuf Kalla yang menolak keras penindasan muslim Uighur di China.

“Apapun yang bentuk berpotensi melanggar HAM di seluruh dunia, sudah tentu Indonesia tidak akan setuju,” tegas dia.

Indonesia, kata dia, memiliki amanat Pembukaan UUD 1945 yang menekankan kemerdekaan bagi setiap bangsa termasuk dalam urusan beribadah kepada Tuhan YME.

Peran Indonesia hanya bisa membawa masalah ini ke pembahasan internasional, sebagaimana yang pernah dilakukan dalam masalah etnis Rohingya dan Palestina.

“Melalui forum internasional Indonesia bisa mengimbau ketidaksetujuan terhadap segala bentuk pelanggaran HAM di dunia,” pungkasnya.