NOTULA – KPU hanya memverifikasi lembaga survei yang sudah memenuhi dokumen persyaratan yang diatur KPU. Namun KPU tidak bertanggung jawab atau memberi sanksi terhadap kegiatan lembaga survei.

“Begitu mereka mendaftar ke kita, kita cek dokumennya lengkap, ya sudah kita nyatakan tedaftar,” jelas Ketua KPU, Arief Budiman, di Kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (18/4).

“Dokumennya udah kita cek semua, seluruh kelengkapannya, badan hukumnya, enggak pakai seleksi, kita cek dokumennya kan ada, bukan seleksi, tapi verifikasinya,” tukasnya.

KPU juga menegaskan, tidak bisa mengakui sebuah lembaga survei dapat dipercaya atau tidak.

“KPU bukan lembaga yang berhak mengakui lembaga survei terpercaya atau tidak terpecaya. KPU itu di UU disebutkan, kalau mau jadi lembaga survei (quick count) harus terdaftar di KPU. Makanya kemudian daftar ke KPU,” kata dia.

“Kalau ada pelanggaran, nanti dilaporkan ke asosiasianya. Sama seperti kalau mediamu nakal, boleh KPU langsung menutup? Kan enggak,” paparnya kepada wartawan.

Terkait hal ini, sebelumnya KPU akan memeriksa hasil pelaporan Tim Hukum dan Advokat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait lembaga survei.

“Nanti saya cek, ya belum tahu saya, saya cek dulu,” tukas Arief, seperti dikutip dari rmol.co.