Soal Iuran BPJS, Rocky Gerung: Istana Makin Arogan

Nasional

NOTULA – Di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) yang tidak menentu ini, pihak Istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo, justru semakin menunjukkan arogansinya, dengan meneken Perpres 64/2020 yang diikuti naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Pernyataan itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung, saat mengisi diskusi daring bertajuk “Kita Dididik Corona”, yang digelar Lembaga Survei Kedai Kopi, Kamis (14/5/20).

“Covid-19 ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap relasi etik dan bukan sekadar manipulasi ekonomi. Di istana, yang dihasilkan justru arogansi,” kata Rocky Gerung, seperti dikutip dari rmol.id.

Ahli Filsafat dari Universitas Indonesia (UI) itu juga menyatakan, arogansi yang dilakukan pemerintah selaku eksekutif adalah dengan menentang keputusan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung (MA), yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Arogansi pertama, tidak menghargai keputusan yudikatif. BPJS dibatalkan oleh MA, Presiden bikin Perpres baru dan mendalilkan bahwa itu akan tetap dinaikkan,” sesalnya.

Belum lagi Perppu 1/2020 yang jelas-jelas menihilkan hak budgetting DPR RI, justru disahkan oleh DPR RI itu sendiri. Padahal, sambung Rocky, lembaga legislatif dikangkangi oleh eksekutif, dalam hal ini Presiden.

“Jadi eksekutif menguasai yudikatif, kepurusan MA diabaikan, eksekuif mem-bypass hak dari DPR. Tapi DPR diem aja, seolah-olah karena kedaruratan. Padahal ada prinsip lebih tajam, bahwa hubungan kelembagaan tidak boleh berhenti hanya karena kecemasan di istana,” pungkasnya.