Soal Iuran BPJS, Akar Masalah Ada di Curangnya Pengelolaan

Nasional

NOTULA – Tidak adil! Itulah perasaan yang mengemuka terkait langkah Presiden Joko Widodo yang ngotot menaikkan iuran BPJS Kesehatan, di tengah pandemik Covid-19.

Pemerintah dinilai kurang peka dengan penderitaan rakyat, padahal akar masalah dari penyebab BPJS Kesehatan yang defisit juga belum tertangani.

“Jelas ini tidak adil, lantaran akar masalah sesungguhnya ada pada pengelolaan BPJS yang amburadul, bukan pada kecilnya iuran yang dikutip dari masyarakat,” tegas Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Jumat (15/5/20)).

“Jadi, jangan bebani masyarakat terhadap masalah yang bersumber dari dalam BPJS sendiri,” sambungnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Dia juga mengingatkan, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang sempat membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, disebutkan bahwa ada kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS, hingga mengakibatkan terjadinya defisit.

Tak hanya itu, KPK juga pernah mengkaji, terdapat inefisiensi BPJS, yang salah satu penyebabnya masih terjadi kecurangan di lapangan.

“Banyak juga cerita kawan-kawan, biasanya ada yang sampai 1 orang membiayai anggota keluarganya yang lain. Kenaikan ini yang tentu akan makin membebani,” ujarnya.

Di sisi lain, Mardani menilai kenaikan iuran belum tentu dapat mengatasi permasalahan defisit yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

“Dengan tingginya besaran iuran, bisa jadi penerimaan BPJS justru menurun, karena masyarakat semakin berat untuk membayar iuran BPJS,” sambungnya.

“Padahal Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan. Di semua level, baik menengah maupun ke bawah,” pungkasnya.