Soal Isu Penundaan Pemilu, Anthony: Pembohong Wajib Diberhentikan

Nasional

NOTULA – Penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan orang-orang dekat Presiden Jokowi tidak mendapat dukungan publik, termasuk pengusaha dan Lembaga survei, dua kelompok yang dijadikan dasar argumen.

Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, dua kelompok yang sangat jelas melawan arus isu penundaan Pemilu adalah kelompok pengusaha dan lembaga-lembaga survei.

Dia pun mengutip survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang melibatkan 1.220 responden, yang ternyata sangat sedikit publik yang mendukung penundaan Pemilu. Survei SMRC diselenggarakan pada 13-20 Maret 2022.

“Ternyata banyak lembaga survei balik badan, yang dukung Jokowi 3 periode hanya 5 persen,” jelas Anthony, seperti dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (2/4/22) dan dilansir rmol.id.

Hasil lembaga survei itu menegasikan, klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan hasil olah big data menunjukkan mayoritas pendukung partai yang menolak isu penundaan Pemilu seperti PDIP, Demokrat, dan PKS, justru mayoritas mendukung.

Akan tetapi, Anthony mendapati pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, yang mengaku tidak pernah diajak siapapun membahas isu penundaan Pemilu.

Pada awal isu penundaan Pemilu ini dimunculkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, para pengusaha disebut-sebut menjadi penggagas ide penundaan Pemilu.

“Kini pengusaha juga balik badan, bantah klaim menteri Bahlil bahwa pengusaha dukung penundaan Pemilu,” tegas Anthony.

Sebab itu Anthony meminta Presiden Joko Widodo memecat menteri yang mengupayakan penundaan Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden. “Pembohong publik wajib diberhentikan!” tegas Anthony lagi.