Soal Ide Pusat Legislasi Nasional, Jokowi  Dinilai Tak Paham Sistem Ketatanegaraan

Nasional

NOTULA – Debat Capres dan Cawapres perdana, Kamis (17/1), menyisakan sejumlah perdebatan, terutama menyikapi sejumlah persoalan krusial yang menyeruak pada debat itu.

Salah satu persoalan hangat yang muncul ke permukaan terkait gagasan Joko Widodo yang mewacanakan pembentukan pusat legislasi nasional, untuk menyiasati persoalan tumpang tindihnya regulasi, baik di level peraturan perundang-undangan hingga peraturan di bawahnya.

Hal itu juga dimaksudkan sebagai solusi pada tahap sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan yang ada.

Inilah yang jadi perhatian dan catatan kritis advokat Dr Ahmad Yani yang menilai Jokowi tak memahami konstitusi saat mewacanakan hal itu. Dia menuturkan, sejatinya fungsi legislasi dalam arti pembentuk peraturan perundan-undangan sepenuhnya berada di tangan legislatif.

“Ini kekeliruhan yang fatal dalam memberi solusi atas tumpang tindihnya berbagai regulasi, dengan mengatakan ingin membentuk pusat legislasi nasional,” kata Yani, Sabtu (19/1).

“Hal itu tentu dapat dilihat bahwa sejatinya presiden tidak paham akan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang ada, sebab harus dilihat bahwa fungsi pembentukan peraturan perundan-undangan sepenuhnya di tangan legislatif (DPR), sehingga legislatif sesungguhnya dalam sistem presidensial pure menjadi agent of legislation,” tambahnya.

Dia juga menuturkan, wacana pembentukan sebuah lembaga baru juga bukan solusi konkrit untuj mengatasi berbagai permasalahan di sistem legislasi nasional.

Mengoptimalisasikan peran lembaga yang ada justru langkah taktis untuk meminimalisir inkonsistensi dan disharmonisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

“Sebagai catatan tambahan, saya rasa pembentukan lembaga baru seperti yang diwacanakan presiden bukanlah solusi konkret mengatasi persoalan legislasi nasional, justru akan menambah carut marutnya skema legislasi nasional dengan hadirnya lembaga seperti yang dimaksud,” ujar Yani.

“Langkah taktis, lebih baik mengoptimalisasi berbagai lembaga yang ada, baik di eksekutif melalui Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham, Lembaga Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan lembaga teknis terkait ataupun di legislatif melalui badan legislasi (Baleg) DPR,” pungkas politisi PBB ini, seperti dikutip dari rmol.co.