Soal E-KTP, Hinca: Mendagri Harus Posisikan Diri di Tengah

Nasional

NOTULA – Saat berkomentar, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, harus menempatkan diri sebagai pejabat negara. Terlebih bila komentar itu berkaitan dengan bidang tugas kementeriannya.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, meminta agar Tjahjo merinci masalah E-KTP yang tercecer di Duren Sawit, beberapa waktu lalu, bukan malah membawa masalah itu ke ranah politik.

“Mendagri harus transparan pada public. Misalnya kayak dulu. (KTP bekas) dibuang. Oke, masyarakat bisa terima, meskipun tidak puas juga. Nah sekarang tercecer lagi. Harus dijelasin,” katanya, saat ditemui di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Dalam sebuah kesempatan, Tjahjo mengatakan, ada motif politik di balik tercecernya E-KTP, terlebih E-KTP yang ditemukan di beberapa tempat itu sudah kedaluarsa.

Menanggapi itu, Hinca meminta Tjahjo tetap memposisikan diri berada di tengah. Dia tidak boleh condong ke satu sisi dan menyudutkan sisi yang lain.

“Mas Tjahjo juga harus menjaga betul, jangan tercecer, supaya tidak menjadi isu politik, karena KTP ini cikal bakal dari suara, dan suara itu yang nanti diperbutkan (di Pilpres 2019),” pungkasnya.

Buka Data DPT

Sementara itu Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, meminta KPU mengizinkan semua partai peserta Pemilu 2019 bisa mengakses data daftar pemilih tetap (DPT) secara keseluruhan, tdak terkecuali empat digit angka terakhir yang ada pada nomor induk kependudukan (NIK) pemilih.

Priyo mengatakan, permintaan itu disampaikan langsung kepada komisioner KPU, menyusul temuan E-KTP di beberapa wilayah, serta adanya 31 juta warga yang telah melakukan perekaman E-KTP namun belum masuk DPT.

“Kalau dimungkinkan undang-undang, apakah ada akses, termasuk bagi Parpol, untuk melihat secara lebih transparan sampai ke seluruh NIK-nya,” harapnya.

NIK dimaksud adalah 16 digit angka yang tertera di KTP. Selama ini KPU enggan mempublikasikan empat angka terakhir dengan alasan menjaga kerahasiaan data pemilih.

Priyo menekankan, data DPT perlu mereka peroleh secara lengkap demi mengurangi potensi kecurangan dalam Pemilu 2019.

“Kalau ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan ini sebagai akrobat untuk menambahkan atau melambungkan suara, maka sejak awal kami sudah tahu bahwa kami ikut memeriksa itu,” katanya.