Soal Calon Kapolri, Kompolnas Belum Beri Masukan Presiden

Nasional

NOTULA – Jelang berakhirnya masa tugas Kapolri Jenderal Idham Azis, Januari 2021, bursa calon penerus tongkat komando Korps Bhayangkara kembali ramai bahan percakapan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), lembaga yang bertugas membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, belum juga memberi rekomendasi kepada presiden.

Berdasar UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 38 ayat (1) huruf b, Kompolnas bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

“Nanti kalau sudah waktunya pasti kami sampaikan,” tukas Komosioner Kompolnas, Poengky Indarti, seperti dikutip dari RMOL.id, Kamis (12/11).

Menurutnya, Kompolnas merujuk pada pasal 11 ayat (6) UU 2/2002, yakni Pati yang masih aktif, dengan memperhatikan jenjang kepangkatan karier. Yang dimaksud jenjang kepangkatan ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri.

Sedang yang dimaksud dengan jenjang karier adalah pengalaman penugasan dari perwira tinggi calon Kapolri di berbagai bidang profesi Kepolisian atau berbagai macam jabatan di Kepolisian.

“Karena itu, ketika memberikan pertimbangan kepada presiden, kami berpedoman pada pasal 11 ayat (6) UU 2/2002 Tentang Kepolisian. Kompolnas melihat track record dan prestasi calon-calon Kapolri, dan memberikan pertimbangan kepada presiden untuk calon yang track record dan prestasinya terbaik,” katanya.

Meski begitu, saat ini sejumlah nama jenderal mulai mencuat untuk menggantikan posisi orang nomor satu di Korps Bhayangkara, mulai bintang dua hingga tiga.

Di deretan bintang tiga muncul nama Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto, dan Kabaharkam Komjen Agus Adrianto. Ada juga nama Komjen Boy Rafli Amar yang saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Di deretan bintang dua muncul nama Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana, Kakorbrimob Polri Irjen Anang Revandoko, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Fadil Imran.

Jabatan Tri Brata 1 (TB1) istilah untuk Kapolri, memang sangat politis. Artinya, siapa pun dia, mempunyai peluang yang sama untuk dipilih.