Soal Aplikasi PeduliLindungi Diduga Langgar HAM, Pemerintah Perlu Jawab Tuduhan Kemenlu AS

Nasional

NOTULA – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah Indonesia memberikan tanggapan serius atas tuduhan Kemenlu AS terkait dugaan pelanggaran HAM pada aplikasi PeduliLindungi.

Tuduhan itu dinilai merugikan nama baik Indonesia yang saat ini tengah serius menangani pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, menyikapi tudingan Kemenlu AS soal aplikasi PeduliLindungi, Jumat (15/4)

“Jadi tuduhan itu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi aplikasi PeduliLindungi disinyalir menyimpan data masyarakat secara ilegal dan tanpa izin,” tegasnya.

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu juga menambahkan, aplikasi milik pemerintah itu telah menyimpan data pribadi masyarakat yang menggunakan aplikasi itu. Mulai dari nama, NIK, tanggal lahir, email, dan jejak perjalanan pengguna aplikasi.

“Hampir semua tempat ramai yang didatangi, wajib scan barcode untuk check in. Tentu data-data itu semua tersimpan di dalam PeduliLindungi,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Dikatakan juga, aplikasi PeduliLindungi sejak awal dimaksudkan sebagai alat untuk melakukan tracing dalam memantau penyebaran virus Covid-19.

Melalui aplikasi itu, Satgas dapat melihat secara jelas kontak erat potensi meluasnya penyebaran virus. Dari pantauan itu, Satgas melakukan antisipasi sesuai langkah-langkah yang diperlukan.

Menurut Saleh, dalam konteks ini pemerintah diminta memberikan penjelasan utuh dan menjawab semua tuduhan yang disampaikan.

“Jangan menunggu isu ini bergulir lebih luas di luar negeri. Image Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di Asia harus dijaga. Jangan sampai isu pelanggaran HAM ini mendegradasi posisi itu,” pungkasnya.