NOTULA – Sejumlah personel Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan, terkait dugaan pelaggaran politik uang pada Pemilu 2019.

“Kami melaporkan tindakan yang dilakukan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, terkait pemberian amplop kepada kiai. Pemberian amplop itu kami duga sebagai upaya mencari dukungan untuk pemilihan 17 (April) nanti,” jelas Jurubicara ACTA, Hanfi Fajri, kepada wartawan, di Bawaslu, Jumat (5/4).

Rombongan ACTA tiba di Bawaslu pukul 14.15 WIB, membawa sejumlah barang bukti berupa flashdisk berisi video Luhut saat memberikan amplop kepada Kiai Zubair Muntashor di Bangkalan, Madura, beberapa waktu lalu.

Mereka juga menunjukkan dokumen berupa print out foto mobil kampanye Paslon nomor urut 01 Jokowi-Maruf berada di lokasi saat Luhut berkunjung ke Bangkalan, Madura.

“Kami bawa barang bukti berupa video di dalam flashdisk dan print out gambar Luhut memberikan amplop kepada kiai,” kata Hanfi, seperti dikutip dari rmol.co.

Seperti ramai di beritakan, Luhut diduga melanggar aturan Pemilu dan pelanggaran sebagai seorang pejabat negara yang bersikap tidak netral, karena melakukan kampanye politik uang.

“Tindakan yang dilakukan pejabat negara itu sudah menyalahi Undang-Undang 7/2017 yang mengarah ketidaknetralan keberpihakan membuat keputusan yang menguntungkan paslon nomor 01,” kata Hanfi.

Pada laporan itu, Luhut disangka melanggar Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan “Pejabat negara, pejabat sruktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”.

Juga Pasal 283 ayat (2) UU Pemilu yang menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Selain itu juga Pasal 547 UU Pemilu yang menyebut “Setiap pejabat negara dengan sengaja membuat kepuhrasan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta rupiah.