Siap-siap, Pasien Cuci Darah Bakal Gugat BPJS Kesehatan

NOTULA – Sistem urun biaya (cost sharing) yang mengemuka dalam rapat di Komisi IX DPR dengan BPJS Kesehatan, akhir 2017 lalu, terus digodok.

Pemerintah sendiri telah menetapkan regulasi lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 51/2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan, yang diundangkan pada 17 Desember 2018.

“Regulasi itu membuat cemas ribuan anggota kami. Mereka merasa tidak memiliki kepastian hidup, karena selama ini hanya dengan cuci darah mereka bisa bertahan hidup,” jelas Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Petrus Hariyanto, melalui siaran pers.

Menurutnya, bila kebijakan itu diterapkan, keberlanjutan terapi hemodialisa (cuci darah) bagi pasien gagal ginjal akan mengalami hambatan.

“Walau kebijakan itu diberlakukan selektif, khusus orang yang mampu saja, tetap saja berpotensi menjadi kebijakan yang akan banyak membunuh pasien cuci darah,” terangnya.

Sebab itu Petrus akan menggalang dukungan ke DPR dan membuat petisi untuk menolak aturan diterapkannya ke pasien gagal ginjal.

“Bila itu tetap diterapkan bagi pasien cuci darah, KPCDI akan melakukan langkah hukum. KPCDI akan melakukan hak uji materiil terhadap kebijakan BPJS yang melanggar UU 24/2011 ke Mahkamah Agung,” kata pria yang telah menjalani cuci darah lebih dari enam tahun itu.

Walau urun biaya hanya diberlakukan kepada peserta mampu dan mandiri,  menurut Petrus, tak semua peserta BPJS mandiri merupakan orang kaya dan berlebih harta.

Ada kemungkinan, kata dia, mereka yang membayar premi karena tidak didaftar oleh pemerintah sebagai penerima PBI (Peserta Bantuan Iuran).

Sedang Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir, menyatakan, jika suatu saat aturan ini diimplementasikan ke pasien cuci darah, maka akan berdampak pada kualitas hidup pasien yang buruk.

“Orang kaya yang terkena penyakit ini juga berpotensi menjadi miskin,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.co.