Serahkan Tambahan Data ke Polda, Iwan Sumule: Luhut dan Erick Bisa Dipenjara 12 Tahun

Nasional

NOTULA – Laporan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) atas Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) masuk babak baru.  

Senin (29/11/21) ini, ProDEM kembali memberikan bukti-bukti baru atas laporannya ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, antara lain pengakuan Jurubicara Luhut yang menyebut PT GSI turut serta dalam bisnis polymerase chain reaction (PCR).

Menyikapi itu, Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule, mengatakan, jika mengacu sangkaan UU 28/1999 tentang KKN, ada ancaman pidana maksimal 12 tahun. Pada pelanggaran pidana KKN, secara tegas dijelaskan, bukan hanya soal kerugian negara, tapi juga kerugian yang dialami orang lain, yakni masyarakat dan bangsa.

“Berdasar UU 28/1999, ancaman pidana minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun, denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar,” kata Iwan Sumule kepada wartawan, di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta.

Seperti dikutip dari rmol.id, Iwan juga menjelaskan, Pasal 2 UU 28/1999 tentang KKN itu juga menyebutkan bahwa penyelenggara negara bisa dijerat. Dalam hal ini Luhut dan Erick adalah penyelenggara negara.

“Itu poinnya. Makanya warga negara yang merasa dirugikan atau sekelompok masyarakat bisa melaporkan apabila punya bukti yang cukup dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan para pejabat negara,” pungkasnya.

Seperti diketahui, laporan ProDEM diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dengan nomor B/5734/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 16 November 2021 lalu.

“Kami dating, sesuai undangan yang tertulis, adalah klarifikasi terhadap pelaporan yang sudah kami buat,” kata Iwan Sumule.

Prodem menilai, sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum KKN oleh Menteri Luhut makin menguat. ProDEM pun kembali membawa bukti-bukti penguat atas laporannya ke Polda Metro Jaya tersebut.

“Kami sertakan beberapa bahan tambahan, termasuk beberapa artikel dan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh media tentang pengakuan Pak Luhut lewat Jubirnya bahwa ada kepemilikan saham Pak Luhut pada PT GSI, termasuk Pak Erick,” tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan, Iwan Sumule bersama rekan-rekan ProDEM yang mendampinginya masih berada di ruangan Ditkrimsus Polda Metro Jaya.