NOTULA – Rekomendasi Ijtima Ulama III, khususnya terkait permintaan kepada KPU dan Bawaslu agar mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin, mendapat sambutan positif Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Seperti diungkapkan Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Arief Poyuono, yang mengungkapkan, mantan Komisioner KPU RI, Chusnul Mariyah, yang sempat hadir di forum Ijtima dan menjelaskan adanya dugaan kecurangan Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Selain itu juga ada ahli IT yang mengatakan bahwa ada ketidakbenaran dalam sistem perhitungannya KPU untuk memframming, gitu kan. Ada intruder-intruder (penyusup) di dalamnya begitu,” jelas Arief kepada wartawan, Kamis (2/5).

Seperti diberitakan, Ijtima Ulama III menghasilkan lima rekomendasi, di antaranya menyatakan telah terjadi kecurangan TSM di Pemilu 2019, dan meminta BPN Prabowo-Sandi mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pemilu, serta mendesak KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi Jokowi-Maruf.

Selanjutnya mengajak umat Islam mengawal perjuangan secara syar’i dan konstitusional, dan terakhir memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar ma’ruf nahi munkar, konstitusional, dan sah secara hukum, demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.

Arief yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menekankan, ada beberapa faktor yang menjadi alasan Ijtima Ulama merekomendasikan itu. Sebab itu, Jokowi-Maruf harus segera didiskulifikasi, jika memang terbukti melakukan kecurangan.

“Kan ada di Pasal UU Pemilu, bahwa KPU bisa melakukan diskualifikasi jika mereka melakukan kecurangan,” tandasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Pada forum ijtima yang sempat dihadiri calon presiden Prabowo Subianto itu, memutuskan bahwa sudah terjadi kecurangan TSM. Keputusan itu dibacakan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Yusuf Martak, di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5).

Berikut rekomendasi Ijtima Ulama III:

1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat tersitruktur, sistematis dan masif dalam proses Pemilu 2019.

2. Mendorong dan meminta kepada BPN Prabowo-Sandiaga untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pilpres 2019.

3. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi Paslon Capres Cawapres 01.

4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan/diskualifikasi Paslon Capres Cawapres 01 yang melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.

5. Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.