Seorang Menkopolhukam Harusnya Tak Punya Beban Masa Lalu

NOTULA – Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) seharusnya dipimpin orang yang tidak punya beban masa lalu.

Pernyataan itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, M Chairul Anam, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (8/5), terkait Tim Asistensi yang dibentuk Menkopolhukam Wiranto.

“Jadi Menkopolhukam ke depan jangan sampai yang punya beban masa lalu, karena enggak mungkin menjalankan visi misi ke depan kalau beban masa lalunya sangat besar. Itu yang harus dipastikan,” ungkap Anam.

Anam berpendapat, tipe kedua, yang cocok menjadi Menkopolhukam adalah orang yang memiliki artikulasi politik yang baik, yang paham keberagaman, merangkul, dan luwes.

“Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak penting. Yang terakhir tunduk pada mekanisme hukum,” tuturnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Dia mencontohkan tidak pernah tuntasnya persoalan pelanggaran HAM. “Kasus pelanggaran berat HAM enggak selesai-selesai ya karena Menkopolhukamnya bagian dari masa lalu,” tegas dia.

Komnas HAM sebelumnya menyayangkan pembentukan Tim Asistensi Hukum yang dibuat pada Rabu (8/5) berdasarkan Keputusan Menteri Polhukam, Wiranto, nomor 38/2019 tentang tim Asistensi hukum Kemenkopolhukam dalam rangka mengoordinasikan dan memberikan asistensi hukum terkait permasalahan hukum pada Pemilu serentak 2019.

Dia juga mengatakan, tim itu merupakan tindakan intervensi terhadap penegakan hukum. Jika melihat struktur keanggotaan, kata dia, salah satunya Polri dan Jaksa Agung, dan pelaksanaannya ada Reskrim, baik cyber maupun umum. Artinya, penegakan hukum sebenarnya cukup di kepolisian saja.

“Kalau surat itu dikeluarkan Kapolri, kami justru maklum, mungkin Kapolri butuh dukungan mempercepat proses dan sebagainya. Hubungan untuk penegakan hukum ya silakan, tapi karena ini Kemenkopolhukam, ya jadi pendekatan politik. Jadi, politik memaksakan penegakan hukum,” tandasnya.