Sekda Kabupaten Malang dan Bupati Karanganyar Bahas Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 2020

Malang Raya

NOTULA – Sekda Kabupaten Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, menerima kunjungan kerjaBupati Karanganyar, Jawa Tengah, Drs H Juliyatmono MM bersama jajaran, di ruang Anusapati, Selasa (27/10) pagi, membahas alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2020.

Didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Malang, Wahyu menyampaikan, program atau kegiatan penggunaan DBHCHT tahun anggaran 2020 di Kabupaten Malang berpedoman pada beberapa hal.

“Di antaranya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Presiden Nomor 72/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, serta Pergub Nomor 91/2019 tentang Perubahan atas Pergub Jawa Timur Nomor 75/2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur.

‘’Secara garis besar alokasi DBHCHT ini merupakan salah satu cara pemerintah pusat mendanai pembangunan di daerah, yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial,” jelas Wahyu, mewakili Pjs Bupati Malang, Drs Sjaichul Ghulam MM.

Sejak 2016, samnya, penggunaan DBHCHT semakin bervariasi dan diarahkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada beberapa perangkat daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain digunakan untuk penguatan ekonomi rakyat, DBHCHT juga dialokasikan untuk mendanai keperluan kesehatan, bahkan pada 2018, 50% dari total DBHCHT yang diterima masing-masing daerah dialokasikan untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Wahyu juga menambahkan, penggunaan DBHCHT juga dialokasikan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku yang bertujuan menghasilkan tembakau berkualitas, pembinaan industri dengan tujuan mengidentifikasi sarana dan prasarana produksi serta distribusi rokok, pembinaan lingkungan sosial, termasuk bidang ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan hidup, serta sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal.

“Di Kabupaten Malang, SKPD yang melaksanakan kegiatan penggunaan DBHCHT sebanyak 13 OPD, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas PU dan Bina Marga, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Kanjuruhan Kepanjen, RSUD Lawang, Satpol PP serta Bagian Administrasi dan Perekonomian.

Sekda berharap kunjungan Bupati Karanganyar makin menguatkan persahabatan dua daerah. Wahyu juga menginformasikan gambaran umum Kabupaten Malang, baik letak geografis dan topografi.