Sekda Itu Soulmate Bupati

Malang Raya

Caption: Bupati HM Sanusi bersama sejumlah pejabat. (Ilustrasi)

Oleh: A Rizal *)

NOTULA – Hiruk pikuk bakal calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, menyongsong lengsernya Didik Budi Muljono yang memasuki masa pensiun, akhir Mei 2020, menarik disimak, terlebih mengesankan muncul kubu-kubuan. Benarkah?

Berdasar pemberitaan yang mengemuka, terkesan ada kubu Bupati HM Sanusi (yang kini sudah mengantongi tiket untuk berkompetisi pada Pilkada mendatang) dan kubu Didik Budi Muljono (yang juga sempat mendaftar sebagai bakal calon bupati). Lha, kok?

Memang, isu Pilkada akhirnya tak bisa lepas dari konstelasi suksesi Sekda. Seperti diketahui, Sanusi akhirnya berhasil memperoleh rekomendasi dari PDIP untuk melenggang ke pentas Pilkada mendatang. Didik sendiri sempat melamar di partai yang sama.

Sah-sah saja bila muncul kesan seperti itu, terlebih hingga akhir April lalu, belum kunjung terbentuk Pansel (panitia seleksi) untuk memilih Sekda. Baru setelah media ramai mempertanyakan, akhirnya Pansel bergulir.

Menyadari situasi yang ada, Pansel yang berkomposisikan akademisi dan birokrat, serta menjadi tumpuan satu-satunya, harus bekerja profesional, cermat serta cepat, mengingat waktu terus bergulir.

Dan yang harus menjadi pertimbangan utama adalah, jabatan Sekda harus diduduki figur yang memiliki kemampuan bekerjasama dengan bupati, selain syarat-syarat normatif lainnya.

Terlepas dari semua itu, siapapun calon Sekda mendatang, haruslah compatible (bisa bekerjasama) dengan kepala daerah (bupati), yang memang menjadi user utamanya.

Lha buat apa bupati harus bekerja dengan figur yang kelak tidak bisa bekerjasama dengannya, dan hanya akan menjadi ‘ganjalan’ dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang diembannya ke depan? Tentu pelayanan publik yang jadi taruhan.

Untuk itu bupati sebaiknya juga mengawal secara terukur, dengan tetap berpijak pada regulasi yang ada. Terutama agar mekanisme berjalan transparan dan akuntabel.

Secara normatif, ada beberapa hal yang harus dimiliki calon Sekda Kabupaten Malang, di antaranya mampu menjadi support system bagi kepala daerah. Dia harus bisa menjadi penyokong utama bupati, termasuk dalam kaitan mediator OPD dengan bupati.

Selanjutnya, harus bisa menjadi panutan bagi aparatur di bawahnya, karena Sekda merupakan Pembina ASN (Aparatur Sipil Negara).

Yang juga penting adalah kemampuan berkomunikasi, baik secara vertikal maupun horisontal. Mampu berkomunikasi secara baik dengan bupati, dengan aparatur di bawahnya, bahkan yang tak kalah penting komunikasi dengan jajaran Forkompimda.

Kecakapan dalam hal pengelolaan anggaran juga tak kalah penting. Sekda sebagai tim APD (Anggaran Pemerintah Daerah), harus piawai mengalokasikan kebutuhan dan memprioritaskan hal-hal urgen yang harus dilayani.

Lebih bagus lagi bila calon Sekda pernah menjabat sebagai camat. Artinya, dia memiliki pengalaman memimpin pemerintahan wilayah dengan segala dinamikanya.

Semua parameter itu sudah pasti akan menjadi pegangan dan ukuran bagi bupati untuk memilih calon Sekdanya. Pendek kata, calon Sekda harus soulmate (belahan jiwa) bupati.

Calon kuat

Selama kurun waktu memimpin Kabupaten Malang dan berinteraksi dengan nama-nama yang kini disebut menjadi calon kuat Sekda, tentu bupati bisa tahu siapa yang paling memenuhi ukuran-ukuran tadi.

Seperti diketahui, sejumlah nama kini mengemuka sebagai bakal calon Sekda, dan yang disebut-sebut paling berpeluang adalah Wahyu Hidayat (Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya (DPKPCK).

Nama lainnya adalah Kepala Bappeda, Tomie Herawanto, Kepala Badan Kepegawaian Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Nurman Ramdansyah, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti.

Bupati tentu sudah tau siapa saja yang memang layak berkompetisi, dan kelak bermitra dengannya, namun ia tetap mempercayakan pada mekanisme yang ada (Pansel).

Nah, demi berjalannya pemerintahan yang penuh harmoni di masa mendatang, bisa saja langkah-langkah strategis diambil bupati, karena masih ada opsi-opsi yang bisa dibenarkan secara regulasi, dengan bermuara pada stabilitas pemerintahan dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Jadi, siapapun yang terpilih harus mampu menjadi support system bagi bupati.

Selamat berkompetisi secara sehat, di tengah pandemi Covid-19.

*)Jurnalis notulanews.com