Sejumlah Tokoh Nilai Maklumat Kapolri Kebablasan dan Antidemokrasi

Nasional

NOTULA – Diduga ada unsur yang bertentangan dengan asas demokrasi dalam poin-poin Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai maklumat yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Azis itu bahkan sudah kebablasan dan dianggap tidak pro terhadap demokrasi.

“Maklumat kebablasan dan antidemokrasi. Harus dicabut!” kritik Fadli Zon, di akun Twitternya, seperti dikutip dari RMOL.id. Dia juga menautkan artikel penolakan maklumat dari komunitas pers, Sabtu dinihari (2/1/21).

Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengaku baru mendengar ada maklumat pimpinan kepolisian yang diduga membatasi kebebasan berpendapat itu.

“Sejak melek politik, sebagai aktivis mahasiswa di masa Soeharto, baru kini saya mendengar ‘Maklumat Kapolri’. Apakah isinya membatasi dengan sanksi hak asasi atas informasi?” kata Rachland Nashidik di akun Twitternya, dinihari tadi.

Salah satu poin yang termuat dalam maklumat itu, masyarakat diminta tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Bila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat itu, Polri wajib menindak sesuai ketentuan, ataupun diskresi kepolisian.

“Setahu saya, pembatasan hak harus melalui UU. Itu pun hanya boleh, sepanjang tak menabrak konstitusi,” kritik Rachland.

Tak hanya Rachland dan Fadli Zon, maklumat itu juga direspons komunitas pers nasional karena disinyalir membahayakan kehidupan pers. Bahkan maklumat yang dibuat sebagai respons larangan kegiatan FPI itu dikhawatirkan mengabaikan hak masyarakat yang dilindungi konstitusi.

Sementara itu, tokoh pers nasional yang juga Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ilham Bintang, mengkritisi istilah ‘diskresi kepolisian’ dalam maklumat itu.

Istilah ini memiliki kelemahan, karena diskresi adalah pengambilan keputusan berdasarkan penilaian subyektif.

“Padahal dalam konteks penegakan hukum, keputusan bersalah atau tidak, harus berdasar keputusan pengadilan. Selama belum jadi keputusan pengadilan, maka berlaku azas praduga tidak bersalah,” tegas Ilham Bintang.