Sejak KPK Berdiri, 107 Kepala Daerah Diproses karena Korupsi Proyek

Nasional

NOTULA – Hingga kini sudah 107 kepala daerah diproses hokum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak komisi antirasuah itu lahir. Dan sebagian besar perbuatan korupsi terkait proyek.

“Bila dilihat, dari 107 kepala daerah yang sudah diproses itu, memang cukup banyak karena suap, terkait dengan proyek-proyek yang ada di wilayah masing-masing,” tutur Jurubicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (25/1).

Dijelaskan, KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut Febri menambahkan, banyak kepala daerah juga bermasalah dalam penerimaan gratifikasi atau janji dan pencucian uang.

Khusus untuk proyek, lanjutnya, ada beberapa penyebab diantaranya kepala daerah meminta sejumlah komitmen fee dari vendor pengerjaan proyek.

“Ada juga vendor yang sebelumnya membantu biaya politik, biaya kampanye ketika masih calon kepala daerah,” demikian Febri.