NOTULA – Dinilai mendesak, laporan Keuangan Pemilu 2019 harus segera diaudit. Dan jika ditemukan adanya kerugian negara, para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus dipenjarakan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Wakil Direktur Bidang Riset Sabang Merauke Institute (SMI), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Jumat (3/5).

Dia mengaku heran dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU yang rentan dengan manipulasi.

Menurut dia, dengan anggaran yang demikian besar, yakni mencapai Rp 25 triliun, komputerisasi Situng mestinya bisa mempuni layaknya sistem di dunia perbankan.

“Makanya ini perlu segera diaudit oleh BPK, kalau BPK-nya enggak sanggup, bila perlu ya kita harus menyerahkan kepada auditor international. Jadi mereka harus diaudit, benar enggak mereka menggunakan uang itu,” papar Syahganda.

Dan bila terbukti merugikan keuangan negara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun tangan dengan menangkap semua Komisior KPU.

“Jadi jelas, ini uang negara, KPK tidak bisa tidak harus turun tangan, dan harus dipenjara semuanya,” pungkas Syahganda, seperti dikutip dari rmol.co.