Sederet Kader Terjerat KPK, Akuntabilitas dan Elektabilitas PDIP Bakal Tergerus

Nasional

NOTULA – Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diprediksi membuat elektabilitas dan akuntabilitas partai akan tergerus.

Asumsi itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang menambah daftar kader PDIP terlibat kasus hukum dengan KPK.

Dia berpendapat, partai politik seharusnya konsisten menyaring kadernya. Karena Parpol memiliki tugas membangun peradaban Indonesia.

“Kader harus diingatkan agar selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi korupsi, tapi sepertinya komitmen itu tidak ditaati sebagian kader PDIP dengan terkaitnya mereka pada sebagian perkara korupsi,” papar Satyo, seperti dikutip dari RMOL.id, Senin (1/3/21).

Dengan banyaknya kader dan kepala daerah dari PDIP yang terseret kasus korupsi, sambung Satyo, tidak akan mempengaruhi elektabilitas suara partai dalam jangka pendek ini.

“Beda halnya saat kasus korupsi akan punya pengaruh yang besar terhadap elektabilitas jika yang tersangkut adalah elite di pimpinan pusat partai. Namun, artinya peran parpol tersebut gagal dalam membangun peradaban masyarakat karena berkontribusi terhadap kerusakan sosial,” jelasnya.

Satyo menilai, seharusnya PDIP sejak awal mempunyai komitmen dalam proses penyaringan terhadap orang-orang yang berpotensi mempunyai persoalan hukum.

“Orang yang berpotensi punya persoalan hukum harusnya ditolak sedari awal, karena itu, seluruh proses pencalonan dan dukungan harus dipertanggungjawabkan oleh partai,” terangnya.

Sayangnya, lanjut Satyo, itu tidak terjadi di beberapa kasus lain, di mana kader-kader PDIP diduga juga terlibat persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Sebut saja Harun Masiku, Juliari Batubara, Herman Herry dan Ihsan Yunus. Tentunya rentetan kejadian itu akan menggerus akuntabilitas dan elektabilitas partai di mata rakyat,” pungkasnya.