Saksi Ahli: Pendapat di Twitter Hak Konstitusi Warganegara, Mengapa Syahganda Ditersangkakan?

Nasional

NOTULA – Keberadaan media sosial memberi kemudahan kepada manusia untuk berkomunikasi, dan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Dengan demikian, menyampaikan pendapat melalui medsos adalah aspirasi, dan hak konstitusional warganegara.

Pendapat itu disampaikan saksi ahli sosilog, Dr Trubus Rahardiansyah, dalam persidangan lanjutan kasus berita bohong dan ujaran kebencian dengan terdakwa Dr Syahganda Nainggolan, di PN Depok, Jawa Barat, dalam sidang lanjutan ke-11 yang berlangsung hingga 19.00 WIB, Rabu (24/2/21).

“Sosmed fungsinya memberi kemudahan manusia untuk saling berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan lain-lain,” katanya.

Menanggapi penjelasan saksi ahli dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ramon Wahyudi itu, salah satu pengacara Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri, lantas bertanya, dimana letak kesalahan kliennya? Hingga didakwa menyebarklan hoax dan ujaran kebencian, lalu ditahan sejak Oktober 2020.

Pertanyaan itu diajukan, karena dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Dr Trubus mengatakan, bahwa pernyataan Syahganda di akun Twitternya telah menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Ada kontradiksi dari pernyataan Dr Trubus di dalam BAP dan di depan persidangan.

“Saudara ahli, anda tadi katakan bahwa apa yang ditulis terdakwa di Twitter merupakan bentuk ekspresi aspirasi, lalu dimana letak hoaxnya, sehingga Syahganda ditahan?” tanya Abdullah Alkatiri.

Menjawab pertanyaan itu, seperti dikutip dari RMOL.id, Dr Trubus menjawab, “Kalau soal penahanan terdakwa itu bukan kapasitas saya (untuk menjawab).”

Abullah Alkatiri bertanya lagi, apakah pernyataan Syahganda di akun Twitter, yang menjadi materi dakwaan, yang berbunyi, “Selamat bergerak kaum buruh, kawan-kawan PPMI yang akan turun berdemonstrasi menolak RUU Omnibuslaw” adalah salah?

Dr Trubus yang dosen di Universitas Trisakti itu mengatakan, pernyataan itu tidak salah, dan di dalam sosiologi termasuk sebuah ekspresi.

Menanggapi itu, terdakwa Dr Syahganda Nainggolan, yang hadir melalui teleconference, mengatakan, dari penjelasan yang disampaikan saksi ahli, setidaknya ada sepuluh poin keterangan saksi ahli di depan persidangan yang berbeda dengan yang disampaikan di dalam BAP.

“Antara lain, saksi ahli menyampaikan dirinya turut senang mahasiswanya ikut turun menyampaikan aspirasi menolak RUU Omnibuslaw. Kemudian dakwaan hoax serta ujaran kebencian yang menimbulkan demo anarkis menolak RUU Omnibuslaw yang disangkakan kepada saya harus dikuatkan dengan survei, research,” ujar Syahganda.

Pandangan Syahganda itu didukung kuasa hukumnya, Abdullah Alkatiri, yang mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan terlihat tidak nyambung. “Keterangannya loncat-loncat jika ditanya terkait dakwaan. Keterangan saksi, baik ahli fakta dan pelapor, banyak yang tak sesuai BAP,” pungkas Alkatiri.