Ribka Tjiptaning Menolak Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan PDIP

Nasional

NOTULA – Sikap politisi Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin Covid-19 membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus angkat bicara.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, pernyataan Ribka perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, yang disampaikan Ribka itu mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti tampak dari pelayanan PCR, yang di dalam praktiknya dibeda-bedakan,” kata Hasto, seperti dikutip dari RMOL.id, Rabu (13/1/21).

Praktik yang dianggap membeda-bedakan, kata dia, seperti tes PCR. Bila masyarakat bersedia membayar tinggi, hasil PCR bisa diketahui dengan cepat. Sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, baru hasil PCR keluar.

“Jadi, komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan itu untuk semua dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” sambungnya.

Dia juga menegaskan sikap politik PDIP yang mendukung program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-Maruf dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Sebagai partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas gotong royong, kata Hasto, tiga pilar partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan AD/ART, sikap politik, dan program perjuangan partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.

“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan menteri kesehatan itu, sikap Fraksi PDIP DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” pungkasnya.