Rezim Jokowi Dinilai Gagal Sejahterakan Rakyat, Aliansi Gerakan Rakyat Gelar Aksi

Nasional

NOTULA – Aliansi Gerakan Rakyat turun ke jalan, menyampaikan sejumlah tuntutan di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/22) hari ini. Aliansi terdiri dari buruh dan mahasiswa, sedikitnya mengusung 10 aspirasi.

Pertama, meminta pembahasan UU 11/2022 tentang Ciptakerja di DPR RI dihentikan. Mereka juga menolak revisi UU 21/2000 tentang serikat pekerja.

“Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM sekarang juga,” tegas Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, dalam keterangannya.

Mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga minyak goreng yang kini sudah melambung tinggi, termasuk BBM, listrik, tol, dan pajak. “Negara harus tegas terhadap koruptor. Tangkap, adili, dan sita hartanya,” sambungnya.

Tak kalah penting, massa juga menyuarakan penolakan penundaan Pemilu 2024 yang belakangan masih digaungkan sejumlah pihak.

“Tolak penundaan pemilu dan masa perpangjang jabatan presiden. Presiden harus bertindak tegas terhadap para menteri yang memberikan statement tiga periode,” tegasnya lagi.

Bagi Aliansi Gerakan Rakyat, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin telah gagal menyejahterakan rakyat.

“Kehidupan rakyat semakin merosot dan ketimpangan ekonomi menjadi jurang pemisah yang makin lebar. Bukan memberi subsidi, malah memangkas subsidi,” tandasnya.

Dua Lokasi

Ribuan buruh dan mahasiswa dipastikan turun ke jalan menggelar demonstrasi. Mereka berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan masyarakat sipil.

“Kami BEM UI aksi di Istana Negara, buruh di Gedung DPR RI,” kata Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo, seperti dikutip dari rmol.id, sesaat lalu di Jakarta.

Secara terpisah, Ketua KASBI, Nining Elitos, mengatakan, berdasar konsolidasi buruh bersama mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya, aksi digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Aksi merupakan keputusan Kongres Rakyat di Gedung LBH Jakarta, Selasa (19/4/22). Dalam Kongres Rakyat itu dihasilkan sejumlah tuntutan aksi. “Kesepakatan konsolidasi Gerakan Rakyat aksi di DPR RI. Estimasi 8.000 massa aksi,” tegas Nining.

Dia pun mengurai latar belakang unjuk rasa buruh dan mahasiswa. Menurutnya, situasi ekonomi, politik, sosial, di Tanah Air belakangan ini dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja.

Negara, kata Nining, seperti absen dan bersikap eksploitatif terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah. Mulai dari menaikkan harga BBM, minyak goreng, hingga harga-harga bahan pokok lainnya.

“Belum lagi kenaikan PPN 11 persen. Upah buruh tidak ada kenaikan, tarif tol, BBM Pertalite naik, dan itu membuat rakyat tercekik dan menderita. Omnibus law juga belum dicabut, padahal UU ini menurut MK inkonstitusional bersyarat,” sesal Nining.

Atas dasar itu, dia menyebut pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin gagal menyejahterakan rakyat. Itu bisa dilihat baik dari perspektif politik, ekonomi, hingga sosial yang terjadi dewasa ini.

“Rezim Jokowi-Maruf Amin gagal sejahterakan rakyat,” tegasnya.

Berikut tuntutan lengkap aksi KASBI bersama mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya:

  1. Hentikan pembahasan UU 11/2020 Tentang Ciptaker Inkonstitusional di DPR (Tolak Revisi UU 12/2011 Tentang P3).
  2. Tolak Revisi UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja.
  3. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM.
  4. Turunkan Harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, tol, dan PPn.
  5. Negara harus tegas terhadap koruptor, tangkap, adili, dan sita harta koruptor.
  6. Redistribusi kekayaan nasional (Berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, pemukiman, fasilitas publik, dan makan) secara gratis untuk rakyat.
  7. Tolak penundaan Pemilu dan masa perpanjangan jabatan presiden. Presiden harus bertindak tegas terhadap menteri pengusul presiden tiga periode.
  8. Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan terhadap buruh migran.
  9. Wujudkan reforma agraria sejati (Tanah, Alat Dan Teknologi Untuk Kaum Tani).
  10. Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana revisi UU Sisdiknas.