Revolusi Industri 4.0, PHK Massal di Depan Mata

Nasional

NOTULA – Dalam waktu tidak lama, sekitar 52,6 juta lapangan kerja di Indonesia terancam digantikan sistem otomatis. Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengutip kajian McKinsey Global Institute.

Berdasar studi terbarunya, konsultan manajemen multi nasional itu memperkirakan, sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan pada 2030.

Sedang World Economic Forum, September lalu, merilis laporan bertajuk ‘Future of Jobs Report 2018.’ Di situ dijelaskan, beberapa pekerjaan tidak lagi dibutuhkan dan akan digantikan dengan profesi baru mulai 2022.

“Antara lain pekerjaan input data atau data entri, digantikan dengan data analyst, akunting dan payroll diperkirakan digantikan AI atau kecerdasan buatan dan machine learning specialist, dan perakitan serta pekerja pabrik akan diganti analis data spesialis,” jelas Said Iqbal, dalam jumpa pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (31/1).

Menurutnya, pemeritah sudah menyadari hal itu. Menteri ketenagakerjaan pernah mengatakan, ada pekerjaan baru yang muncul dan pekerjaan lama yang hilang di era Industri 4.0.

“Saat ini kita telah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Dalam era ini, 3,7 juta pekerjaan baru akan muncul sebagai dampak ekonomi digital dan 52,6 juta pekerjaan berpotensi hilang,” jelasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

“Pertanyaannya, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran itu? Bayangkan, ada 52,6 juta pekerjaan berpotensi hilang, sementara pekerjaan baru yang akan muncul hanya 3,7 juta,” tambahnya.

KSPI menilai, selama ini yang digembar-gemborkan pemerintah adalah pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk mengisi pekerjaan baru yang tersedia.

“Bagaimana dengan jutaan pekerja yang terancam kekehilangan pekerjaan, dan apa perlindungan yang telah disiapkan oleh pemerintah?” Said Iqbal balik bertanya.

Sebab itu KSPI menuntut adanya regulasi untuk melindungi pekerja dari ancaman kehilangan pekerjaan. Sebab, Revolusi Industri 4.0 adalah keniscayaan yang tidak bisa dihentikan. “Tapi pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk menghindari dampak terburuk bagi buruh,” pungkasnya.