Revisi UU Pemilu Disetop, Demi Kepentingan Bangsa atau Kelompok?

Nasional

NOTULA – Kualitas demokrasi sangat ditentukan Undang-undang (UU) Pemilu yang berkualitas. Atas dasar itu, publik heran bila perbaikan UU Pemilu melalui revisi malah disetop.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/2/21).

“Pemilu itu penentu awal apakah penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, berkualitas, dan agar Pemilu berkualitas diperlukan UU Pemilu yang berkualitas pula, melalui revisi UU,” tegasnya.

Seharusnya, tambah dia seperti dikutip dari RMOL.id, UU Pemilu bisa direvisi, sehingga menghadirkan Pemilu berkualitas. Dia mengaku heran, pembahasan revisi UU Pemilu ditolak Komisi II DPR RI dan pemerintah.

“Aneh bila pembahasan UU Pemilu disetop, ada apa? Tentu mengundang pertanyaan besar, dan apakah kepentingan bangsa kalah dengan kepentingan kelompok atau golongan,” dia balik bertanya.

“Padahal inilah tugas parlemen sebagai pengemban amanah rakyat yang harus peka terhadap perkembangan demokrasi di Negara kita,” sambungnya.

Berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2019, menurutnya banyak menyisahkan persoalan, di antaranya banyak petugas KPU dan Bawaslu dan polisi yang meninggal akibat kelelahan.

“Karena banyak surat suara yang harus direkap, tidak boleh ditunda, karena menjaga netralitas dan objektivitas pelaksanaan Pemilu,” ucapnya.

Pada bagian lain, masih kata Bambang, pemilih pafa Pemilu 2019 juga mengalami stres lantaran banyaknya surat suara, antara lain untuk Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.

“Ini yang dikeluhkan para pemilih di daerah. Kalau 2024 tetap sama seperti Pemilu 2019, tentu kesulitan bagi pemilih masih terjadi.
Selain itu sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi di tengah pandemi Covid-19, akan sangat beresiko bagi penyelenggara,” katanya.