Respon Tertembaknya 6 Laskar FPI, 15 OKP Islam Minta Presiden Bentuk TPF

Nasional

NOTULA – Sekitar 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Islam yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Islam, mendesak presiden membentuk Tim Pencari Fakta Independen, menyelidiki tuntas insiden meninggalnya 6 anggota FPFI oleh aparat kepolisian.

Ke-15 OKP itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO), Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI).

Selain itu juga Himpunan Mahasiswa Persis (HIMA Persis), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Pemuda DDII), Pemuda Persatuan Umat Islam (Pemuda PUI), Pemuda Hidayatullah, Barisan Muda Al Ittihadiyah, Pemuda Al Irsyad dan Pemuda Persis.

“Kami menyampaikan turut berduka dan berbelasungkawa mendalam atas wafatnya 6 orang anak bangsa dalam peristiwa itu,” tulis pernyataan sikap 15 OKP Islam yang diterima redaksi, Jumat (11/12/20).

Ke-15 OKP Islam itu menyayangkan tindakan berlebihan dan diduga menyalahi prosedur (extra judicial killing) oleh aparat kepolisian dalam peristiwa itu, dan dianggap melanggar hukum dan HAM.

Mereka meminta presiden sebagai panglima tertinggi dalam penegakan hukum dan HAM untuk mengambil alih penuntasan insiden yang terjadi di Jalan Tol Cikampek KM 50 pada Senin, 7 Desember 2020 lalu itu.

“Ini bentuk komitmen terhadap perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,” tambah bunyi pernyataan itu.

Mereka juga mendesak presiden secepatnya membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengungkap fakta dan memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, independent, sesuai aturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang makin luas di tengah masyarakat.

Insiden itu dinilai mengoyak rasa kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia, dan menjadi ekses negatif bagi penegakan hukum dan HAM di di Indonesia. Apalagi bertepatan peringatan Hari HAM se-Dunia yang jatuh pada 10 Desember 2020.

“15 OKP berjanji Islam akan mengawal proses penegakan hukum terhadap kasus ini dan mengkonsolidasikannya,” demikian pernyataan sikap itu, seperti dikutip dari RMOL.id.