Rencana Cabut Subsidi Gas 3 Kg, PKS: Kayaknya Gemes Banget Sama Rakyat Kecil?

Nasional

NOTULA – Karena beban utang dan dipastikan nombok Rp 280 triliun ketika memberikan subsidi, pemerintah berencana mencabut subsidi Gas 3 Kg.

Menaggapi itu, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah berpikir ulang, baik rencana menaikkan TDL (tarif daftar listri) maupun mencabut subsidi Gas 3 Kg yang merupakan kebutuhan utama masyarakat.

“Gimana sih,  giliran sama orang kecil kayaknya gemes banget, (Gas) 3 Kg mau dinaikkin terus hah? ya kan. TDL mau dinaikkin terus, subsidinya mau dicabut, kenapa sih enggak berpikir, ayo prioritaskan meringankan beban rakyat kecil,” ujar Jazuli kepada wartawan.

Jumlah utang pemerintah yang membengkak, data terakhir IMF mencatat Rp7.052 triliun, belum utang pemerintah kepada BUMN, yang hingga kini belum terselesaikan.

Jazuli juga mengingatkan, Fraksi PKS sejak lama memberi kritik pedas kepada pemerintah terkait terus bertambahnya utang, karena pemerintah tidak memiliki kreativitas mengelola keuangan negara.

“Tidak semua urusan mengandalkan utang, kalau ngandelin utang, semuanya juga bisa bangun jalan (dengan) ngutang, beli ini ngutang, siapa yang enggak bisa?” dia balik bertanya.

Yang dibutuhkan pemerintah saat ini, kata Jazuli, adalah kreativitas menutupi kebutuhan-kebutuhan negara yang tidak harus dari utang.

“Sekarang sudah 7 ribu (triliun) utangnya, ini membebani rakyat, sampai rakyat yang belum lahir pun sudah ada utangnya, bahkan belum jadi (orang) juga dalam janin ibunya suadah punya utang juga mungkin, nah itu yang kita sayangkan,” tutupnya.

Secara terpisah, pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengamini bahwa masyarakat sangat tergantung pada subsidi pemerintah untuk meningkat daya beli. Pasalnya, 20 juta lebih rakyat Indonesia tercatat menganggur dan ekonomi belum stabil.

Sebab itu, dia menilai rencana mencabut subsidi tidak sepatutnya dilakukan. Kebijakan itu semakin membuat masyarakat tak berdaya. Akibatnya tingkat kemiskinan semakin bertambah.

“Kalau itu terjadi, maka janji Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan sulit terwujud,” jelas Jamiluddin Ritonga, seperti dikutip dari rmol.id, Kamis (28/4/22).

Jika cabut subsidi tetap dijalankan, pemerintah saat ini akan dicap gagal mengentas kemiskinan yang saat ini telah meningkat tajam akibat sentimen negatif pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.

“Jokowi akan dinilai gagal menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu ini jadi catatan sejarah bahwa Jokowi tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.

Jokowi, sambung dia, juga akan dituding sebagap presiden yang meniadakan subsidi bagi rakyatnya. “Padahal presiden-presiden sebelumnya banyak memberi subsidi untuk meringankan beban hidup rakyatnya,” pungkasnya.