Relaksasi DNI Dihapus, Bukti Koordinasi Pemerintahan Lemah

Ekbis

NOTULA – Dengan membatalkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi (UMKM-K) keluar dari relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), bukti pemerintahan Jokowi dinilai lemah koordinasi.

Jika jadi dikeluarkan, kepemilikan saham asing di sektor UMKM-K berpotensi hingga 100 persen.

Syafti Hidayat, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), mengatakan, sejak awal,  koordinasi antarlembaga pemerintahan Jokowi sangat lemah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, yang mengumumkan sendiri kebijakan relaksasi DNI itu, tapi justru dibatalkan Presiden Jokowi.

“Benar-benar sangat lemah koordinasinya,” tutur Syafti, saat berbincang dengan rmol.co, Senin (3/12).

Itu sekaligus membuktikan bahwa kepemimpinan nasional saat ini sangat lemah. Jokowi, menurut dia, hanya gemar membuat pencitraan. “Dari dulu juga sudah pencitraan,” tukasnya.

Sebelum perubahan ini, ada 54 bidang usaha dari berbagai sektor, yang dikeluarkan dari DNI.

Untuk sektor UMKM-K, terdapat di kelompok A dan B, dengan perincian; kelompok A terdiri dari empat bidang usaha (seperti pengupasan umbi dan warung internet) dan kelompok B satu bidang usaha (perdangan eceran melalui kantor pos atau internet).