NOTULA – Menyeruaknya usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur untuk dilakukan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 di 8.146 tempat pemungutan suara (TPS) di Surabaya pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus segera direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan pengamat politik dan peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Selasa (23/4). “Rekomendasi itu harus diikuti, itu semacam fatwa politik, tentu bawaslu sudah investigasi dan kajian internal, dan hasilnya harus ada penghitungan ulang,” ungkap Adi.

“Kalau menurut keterangan Bawaslu, ada kesalahan teknis kan, mengkonversi hasil suara ke form C-1, ya harus dilakukan fatwa Bawaslu itu, mau gimana lagi,” tambahnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Dengan adanya indikasi penghitungan ulang di TPS Surabaya itu, Adi menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang amburadul tapi jumawa, padahal tidak siap dengan diselenggarakannya Pemilu serentak 2019.

“Kinerja KPU harus dievaluasi total. Sepertinya mereka ini gak siap menghadapi Pemilu serentak. Mereka memang terlampau jumawa juga, seakan-akan semuanya bisa ditangani dengan baik, kejadian pas pemilu, juga telah membuka semuanya secara vulgar bahwa kinerja mereka ini gak profesional, amburadul,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rekomendasi penghitungan ulang didasarkan pada hasil Rapat Pleno Bawaslu Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Nomor 30/BA/K.JI-38/IV/2019.

Sebelumnya ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara, karena terdapat salah pengisian dan penjumlahan, serta masih kosongnya formulir model C-KPU sebagai berita acara pemungutan dan perhitungan suara beserta kelengkapannya di tingkat TPS.

“Karena itu Bawaslu Jatim merekomendasikan penghitungan ulang di seluruh PPK se-Kota Surabaya. Hasil koreksinya nanti harus secepatnya disampaikan kepada para saksi pemegang mandat untuk kemudian disahkan di PPK,” Ketua Bawaslu Jatim, Hadi Margo, Senin (22/4) lalu.