NOTULA – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengingatkan, kursi-kursi kekuasaan di negeri ini harus diduduki putra-putri terbaik bangsa yang jujur, dan tidak melakukan penyelewengan selama proses mendapatkannya.

Pernyataan dan harapan tegas itu disampaikan Refly Harun, menanggapi tahapan Pemilu 2019 yang saat ini telah masuk ke fase sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejak hari pencoblosan 17 April, publik disuguhi maraknya dugaan kecurangan dalam proses Pemilu, baik sebelum, selama maupun sesudah pencoblosan. Dan mencapai puncaknya saat ribuan massa menggelar aksi penolakan terhadap hasil Pemilu 2019 pada 21-22 Mei 2019.

“Jadi, prinsipnya, mereka yang curang tidak boleh duduk di singgasana kekuasaan. Tidak hanya Pilpres, tapi juga DPR/DPRD dan DPD,” rincinya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/5).

“Tapi tidak boleh juga menuduh curang. Kita tunggu putusan MK. Yang tidak curang tidak perlu takut,” imbuhnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Refly juga mengimbau agar semua pihak sabar menunggu hasil putusan MK. Baik yang menuduh maupun yang dituduh melakukan kecurangan, sambung dia, saat ini sedang beradu data dan bukti untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya.

“Jadi buat apa gaduh?” dia balik bertanya.

Menurut Refly, masyarakat secara terbuka bisa menyaksikan jalannya persidangan di MK. “Nanti bisa menilai, apakah keyakinan kita selama ini benar atau salah berdasarkan bukti-bukti yang terhampar di persidangan. No matter, apa pun putusannya,” pungkasnya.

BPN Prabowo-Sandi secara resmi menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Tak hanya itu, sejumlah partai politik peserta Pemilu juga melakukan hal yang sama dengan menggunggat hasil Pileg 2019.