NOTULA – Digunakannya pasal makar kepada siapa saja yang melontarkan kritik terhadap penguasa, merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

“Itu ancaman terhadap kebebasan berdemokrasi kita, karena begitu mudah mengobral pasal-pasal (makar) itu,” kata Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, kepada wartawan, usai diskusi bertajuk ‘Kapok Pemilu Serentak’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5).

Menurut dia, penggunaan pasal makar justru bisa memicu kegaduhan baru bagi suasana pasca Pemilu 2019. “Itu menambah tidak kondusif bagi penyelesaian reaksi-reaksi terhadap hasil Pemilu seperti sekarang ini,” katanya.

Dijelaskan, penggunaan pasal makar terhadap orang-orang yang dituduh subversif oleh pemerintah sekalipun, dinilai kurang tepat. Sebab, masih ada pasal-pasal yang bisa digunakan tanpa harus menggunakan pasal makar.

“Bila dilihat, sebenarnya nggak tepat disebut makar, kalaupun mau pakai pasal pidana, paling mungkin mereka melakukan penghasutan. Makar itu berat, nggak cukup dengan ucapan-ucapan sekilas gitu aja,” tutur salah satu pentolan aktivis 98 ini.

“Makar itu harus ada tindakan pada skala tertentu yang mengarah pada pemakzulan kekuasaan,” imbuh Ray, seperti dikutip dari rmol.co.

Sederet nama tokoh yang telah dikenakan pasal makar oleh aparat penegak hukum adalah aktivis Tionghoa, Lieus Sungkharisma, Mayjen (purn) TNI Kivlan Zein, politisi PAN Eggi Sudjana, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, dan aktivis senior Sri Bintang Pamungkas.