NOTULA – Sejak 2014 jumlah utang pemerintah terus bertambah signifikan. Kini mencapai Rp 5.066 triliun, terhitung Maret 2019, terdiri dari Utang Luar Negeri Pemerintah (ULN) senilai Rp 2.644 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.421 triliun.

“Sejak 2014 hingga Maret 2019 utang pemerintah bertambah sekitar Rp 2.140 triliun, hampir separuh (42 persen) dari jumlah utang pemerintah,” jelas peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/5).

Artinya, kata dia, dalam lima tahun terakhir utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar 8 persen per tahun, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mentok di 5 persen per tahun.

“Karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan utang kita tidak produktif, pertumbuhan ekonomi di bawah minus 3 persen pertumbuhan utang,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Gede juga menggarisbawahi bahwa utang pemerintah yang dicetak melalui SBN sangat memberatkan APBN. Sebab utang itu berbunga 7,9 persen, termasuk tertinggi di Asia Pasifik dan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Dia menggambaran betapa mencekiknya beban utang yang terus meningkat setiap tahun, pada APBN tahun 2019 ini utang pokok yang harus dilunasi mencapai Rp 409 triliun. Bunga yang harus dibayar tahun 2019 mencapai Rp 280 triliun.

“Jadi total pokok dan bunga utang yang harus dibayar pada 2019 mencapai Rp 689 triliun. Ini rekor baru dari beban utang di APBN Indonesia, selamat ya Ibu Menkeu Sri Mulyani, anda layak menjadi Ratu Utang Sejagat,” pungkasnya.