Raja dan Sultan: Demokrasi Model Apa yang Kita Gunakan Sekarang?

Nasional

NOTULA – Maraknya gugatan terhadap presidential threshold (PT, ambang batas pencalonan presiden) makin meluas. Setelah kelompok aktivis dan DPD RI, para raja dan sultan nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), juga berharap 0 persen.

Para raja dan sultan itu segera mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam bentuk judicial review. Mereka akan mendatangi langsung gedung MK, untuk menyampaikan tuntutannya.

Hasrat itu terungkap saat para raja dan sultan nusantara bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (15/12/21).

Pada kesempatan itu Ketua Dewan Kerajaan MAKN, PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan (Raja Denpasar IX), mengaku tak kuasa menahan emosi bila membahas masa depan Indonesia.

“Ini demokrasi model apa yang kita gunakan sekarang. Kok demokrasi kita yang luhur, yang berlandaskan Pancasila, ditinggalkan begitu saja,” tegas dia.

Menurut dia, sejauh ini, dari seluruh lembaga tinggi negara, hanya DPD RI yang aktif turun menemui, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kami memang masa lalu, tetapi tidak ada masa sekarang tanpa masa lalu. Dan harus dipahami oleh semua pihak, justru masa lalu itu yang membentuk republik ini,” katanya lagi.

Dia, dalam hal ini MAKN, mengajak DPD RI bersatu padu memperjuangkan amandemen ke-5 konstitusi untuk mengembalikan demokrasi Pancasila.

“Kami ajak DPD RI amandemen, untuk kembali kepada jati diri bangsa, dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber kehidupan berbangsa. Dan kami siap berjuang untuk itu,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Ikut mendampingi Ida Tjokorda, di antaranya Dewan Kerajaan MAKN PYM Sri Radya HRI Soemadisoeria (Raja Sumedang Larang), Dewan Kerajaan MAKN PYM Vicoas Amalo (Raja Nusak Termanu Rote NTT), Ketua 1 MAKN YM Andi Muslimin (Kerajaan Moronene), dan Dewan Pakar MAKN Nizwar Affandi.

Selain itu juga ada Ketua MAKN KPH Eddy S Wirabhumi (Kesultanan Surakarta Hadiningrat, Ketua 1 YM RDP Seem R Canggu Raja Duta Perbangsa (Kerajaan Adat Paksi Sekala Brak Lampung), Ketua 2 YM KPB Tubagus Amri Wardhana (Kesultanan Banten Sorosoan), serta Sekjen MAKN Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Keoswodidjoyo (Kesultanan Sumenep).

Selanjutnya Wasekjen MAKN YM Raden Panji Agoes Irianto (Kesultanan Sumenep), Wasekjen MAKN YM KRAY Sri Tapi (Puro Pakualaman Yogyakarta), Humas MAKN YM Poppy Amalya (Keraton Kasunanan Hadiningrat Solo) dan sejumlah jajaran pengurus MAKN lainnya.

Sementara LaNyalla didampingi Bustami Zainuddin (senator Lampung), Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Sylviana Murni (DKI Jakarta) dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.