NOTULA – Sebelum sengketa Pemilu 2019 diwacanakan dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK), kekacauan pelaksanaan Pemilu sudah terjadi, jauh hari sebelum hari pencoblosan 17 April.

Dimulai dari soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, diikuti keputusan memberikan hak memilih kepada orang dengan gangguan mental yang jumlahnya 14 juta jiwa.

Menyikapi semua itu, tokoh nasional Dr Rizal Ramli berpendapat, jika sengketa Pemilu dilayangkan, dia tak terlalu yakin Paslon 02 Prabowo-Sandi akan memenangkannya, apalagi di MK.

“Kita tahulah MK, hakimnya yang tunjuk pemerintah dengan dukungan dari DPR. Objektivitas dan kredibilitasnya dalam banyak hal lebih menguntungkan yang berkuasa, jadi saya tidak terlalu berharap banyak. Berdasar pengalaman, mereka juga tidak terlalu objektif,” kata Rizal Ramli, saat interaktif di talkshow sebuah radio, Sabtu (4/5).

RR, sapaan akrabnya, cuma mengingatkan, dalam Pasal 532 UU 7/2017 tentang Pemilu disebutkan, jika ada satu suara saja yang dihilangkan dengan sengaja sehingga yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan suaranya, maka ancaman pidananya 4 tahun penjara dan denda maksimum Rp 48 juta.

“Ini (sanksinya) berat sekali. Yang kedua, UU ini adalah lex spesialis, artinya dia sangat kuat tidak bisa dibatalkan UU lain,” tambah ekonom senior ini, seperti dikutip dari rmol.co.

Dan saat pelaksaan Pemilu, lanjut RR, ternyata banyak sekali kecurangan di level kerlurahan, kecamatan dan seterusnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan.

“Rakyat harus ramai-ramai menggunakan UU ini untuk menuntut siapapun yang menghilangkan satu suara, karena itu dijamin UU. Siapa pun yang menghilangkan satu suara, apalagi KPU dan lain-lain, tidak usah KPU, KPUD saja bisa dituntut. Kita harus sosialikan kepada rakyat, bisa gunakan UU ini agar Pemilu jujur dan adil,” katanya.