NOTULA – Janji puteri proklamator Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, bersama Tim IX, bernar-benar terlaksana, dan secara resmi mengajukan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 kepada Mahkamah Agung.

“Gugatan sudah kami sampaikan untuk judicial review, dengan nomor 44/djmt.5/hum/5/2019. Perihalnya dalam perkara saya Rachmawati melawan Ketua KPU,” tutur Rachmawati dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (13/5).

Gugatan itu, ambung dia, terkait pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019. Dia menengarai keberadaan PKPU itu telah bertentangan dengan konstitusi.

Menurut dia, dengan aturan cacat hukum yang dipedomani KPU itu, akhirnya muncul berbagai kecurangan dalam gelaran Pemilu serentak 2019.

“Kita periksa dulu kenapa sampai terjadi kecurangan, ternyata di hulunya Peraturan KPU 5/2019 itu sudah cacat hukum,” tukasnya, sembari mengatakan, PKPU 5/2019, khususnya pasal 3 ayat 7 merupakan produk cacat yang bertentangan dengan konstitusi.

Atas alasan itu, dia bersama para tokoh yang tergabung dalam Tim IX melayangkan gugatan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 berbunyi, dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih.

Dia merasa, dengan adanya aturan cacat hukum itu, hasil penghitungan suara Pemilu serentak 2019 diduga terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Jadi hulunya ini harus kita periksa dulu. Kenapa sampai terjadi kecurangan,” ujarnya, seperti dikutip dari rmol.co.

“Ternyata menurut kami PKPU Nomor 5/2019 itu saja sudah cacat hukum atau melanggar hukum,” tukasnya.