NOTULA – Amandemen UUD 1945 pada 1999 antara lain menyebabkan MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang merepresentasikan kedaulatan rakyat Indonesia.
Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, menegaskan, akhirnya hal itu jadi masalah yang sangat krusial dalam kehidupan bangsa saat ini, karenanya wajar bila Indonesia harus kembali pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang asli.
“Terus terang, dari awal saya mengatakan, satu-satunya cara untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang mempunyai fungsi yaitu membuat ketetapan GBHN, adalah kembali ke UUD 45,” tegas Rachmawati, Kamis (22/11).
Putri Proklamator Soekarno ini juga menegaskan, MPR saat ini pun juga tak lagi bisa membuat GBHN (Garis Besar Haluan Negara).
Padahal, sambung dia, GBHN sangat penting untuk menentukan arah pembangunan bangsa. “Selain itu juga sejalan dengan konsep Soekarno, yakni pola pembangunan nasional semesta berencana,” pungkasnya.
About Post Author
