NOTULA – Berbedanya hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan lembaga survei dan hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disorot Kordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa), Amirullah Hidayat.

Amirullah bahkan dengan tegas meminta kepada aparat penegak hukum segera memproses lembaga survei yang mengeluarkan hasil berbeda dengan KPU.

“Bila hasil quick count meleset, maka semua pemilik lembaga survei wajib ditangkap dan dipenjara, karena telah melakukan provokasi terhadap rakyat, dan itu jelas pelanggaran hukum,” tegasnya, Sabtu (27/4).

Dia juga meyakini tak sedikit lembaga survei yang hitungannya berbeda dengan KPU. “Kami yakin, hitungan survei itu meleset semua. Pengeluaran hasil karena pesanan saja,” tegasnya.

Ia pun menunjuk salah satu bukti, yakni terkuaknya hasil real count KPU di Provinsi Bengkulu. Pada hitungan KPU, pasangan Prabowo-Sandi ternyata unggul dari petahana.

“Seluruh suara di 6.165 TPS Bengkulu telah selesai input. Berdasarkan data yang masuk, Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang 50.12 persen, sedangkan Jokowi-Makruf 49,88 persen,” imbuhnya.

Kenyataan itu berbeda dengan jhasil yang dikeluarkan lembaga survei melalui quick count. Salah satu yang ia sebut adalah Lembaga Survei Poltracking yang telah mengumpulkan sampel sebanyak 99,30 persen.

Poltracking, katanya, seperti dikutip dari rmol.co, mengunggulkan pasangan Jokowi-Maruf di Bengkulu, dengan perolehan 58,78 persen suara.

“Jadi tidak ada alasan bagi kepolisian untuk tidak menangkap pemilik lembaga survei, sebab jelas sudah provokator yang nyata, dan wajib dikenakan UU IT,” tandasnya.