NOTULA – Pada sidang yang digelar Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), akhirnya diputuskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah atas dua hal sebagaimana dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.

Dua pelanggaran itu terkait proses pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count dan entri data di Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng). Hal itu tertuang dalam putusan sidang Bawaslu bernomor: 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

Menyikapi itu, Ketua Komunitas Pemuda Madani, Furqan Jurdi, angkat bicara. Ia menilai hal itu sebagai kemajuan untuk melihat pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

“Jadi keputusan Bawaslu itu menjadi pintu pertama untuk melihat terjadinya pelanggaran Pemilu, baik yang dilakukan oleh kontestan maupun penyelenggara (KPU),” jels Furqan, dalam keterangan tertulis yang dimuat di rmol.co, Jumat (17/5).

Menurut dia, keputusan Bawaslu juga mengindikasikan adanya skenario yang dimainkan oleh Lembaga Survei, KPU dan salah satu pasangan calon yang berkompetisi.

“Dengan adanya putusan itu, kita dapat mengetahui ada dugaan persekongkolan yang terjadi diantara kontestan, lembaga survei dan KPU, dalam mengatur skor hasil Pemilu,” tegas aktivis Pemuda Muhammadiyah itu.

“Kita tahu, awal lembaga survei diduga sudah terafiliasi dengan calon tertentu, dan buruknya, KPU seakan-akan dianggap ingin menyamakan hasil quick count dengan hasil yang ditayangkan di Situng KPU. Dari sini kita bisa menduga ada persekongkolan yang sempurna,” pungkasnya.