PSBB Malang Raya Disetujui, Khofifah: Semoga Efektif

Malang Raya

NOTULA – Pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemprov Jawa Timur untuk kawasan Malang Raya mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, kemarin.

Pemprov Jatim sudah menerima Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/305/2020 tentang Penetapan PSBB untuk Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, tertanggal 11 Mei 2020.

Khofifah menambahkan, persetujuan penetapan PSBB berbentuk Keputusan Menkes. “Kami berharap penerapan PSBB di Malang Raya efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. Kita sudah punya pengalaman PSBB di Surabaya,” tuturnya, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (12/5/20) pagi.

Surat Keputusan Menkes menyebutkan, dengan penetapan yang telah diberikan, Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu serta Provinsi Jatim, wajib melaksanakan PSBB secara konsisten.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Tak hanya itu, dalam diktum surat keputusan Menteri Kesehatan juga disebutkan, PSBB di Malang Raya dilaksanakan selama masa inkubasi dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19.

Khofifah juga menambahkan, dengan terbitnya keputusan Menkes, regulasi lain yang dibutuhkan adalah Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwali) di kawasan Malang Raya, sebagai pedoman penerapan PSBB di Malang Raya.

Aturan itu selanjutnya menjadi landasan teknis mekanisme PSBB dilakukan. “Kalau Pergub, pedomannya sama dengan yang dijadikan acuan saat penerapan PSBB di Surabaya Raya, yakni Pergub Nomor 21 Tahun 2020, tukasnya.

Untuk Perbup, Perwali Kota Malang dan Kota Batu, gubernur mengaku sudah mendapat update bahwa draf aturan sedang disusun.

“Yang butuh dilakukan ke depan adalah sosialisasi ke masyarakat. Paling tidak tiga hari sebelum PSBB benar-benar diterapkan,” tegas Khofifah.

Dia juga mengatakan, kini tengah disiapkan bersama terkait pengaturan teknis soal pembatasan kerumunan, pengaturan penyekatan untuk check point, kesiapan petugas yang berjaga, kesiapan untuk dapur umum, dan mekanisme pemberlakukan sanksi.

Penerapan PSBB di Malang Raya juga dilakukan bertahap, mulai sosialisasi, tahap imbauan dan teguran, serta tahap teguran dan penindakan.

Meski begitu gubernur memastikan seluruh pihak pelaksana akan tegas menjalankan aturan penerapan PSBB. Sehingga pemberlakukan PSBB di Malang Raya bisa berjalan efektif dan signifikan.