Prodem Akan Gelar ‘Aksi Spontanitas’ Jika Herman Hery Tak Diperiksa

Nasional

NOTULA – ‘Ancaman’ jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) yang akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sebatas isapan jempol, bila KPK tidak segera memeriksa Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, dalam kasus dugaan korupsi Bansos.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Prodem, Iwan Sumule, merasa heran dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman politisi PDIP, Ihsan Yunus. Seharusnya, kata Iwan Sumule, yang digeladah pertama kali justru kediaman Herman Hery, yang juga kader PDIP.

Iwan mendasarkan pendapatnya dari pemberitaan Tempo, yang menyebut perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Herman Hery dan Ihsan Yunus mendapat kuota terbesar proyek Bansos. Nilainya mencapai Rp 3,4 triliun.

Dari nilai tersebut, perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Herman Hery mendapat 7,6 juta paket bantuan atau senilai Rp 2,1 triliun. “Anehnya, justru Ihsan Yunus yang digarap KPK lebih dulu,” tutur Iwan, seperti dikutip dari RMOL.id, Kamis (25/2/21).

Karena itu Prodem mendesak KPK segera menggarap Herman Hery. Jika tidak, ProDEM akan menggeruduk KPK. “Sementara untuk menghindari pelanggaran Prokes dan PPKM, Prodem akan melakukan aksi demo spontanitas ke KPK,” tegasnya.

Aksi akan mencontoh kehadiran Presiden Joko Widodo di NTT yang secara spontanitas menimbulkan kerumunan. Dengan begitu, maka aksi yang digelar di KPK tidak bisa dianggap pelanggaran Prokes dan PPKM seperti Jokowi.

“Aksi demo pun harus spontan, agar kerumunan yang terjadi tidak dipidana,” jelas Iwan Sumule.

Dia juga mengingatkan, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Artinya, kepolisian dan pengadilan harus membebaskan semua warga negara yang dituduh dan didakwa melakukan pelanggaran prokes dan PSBB (UU Kerantinaan) terkait membuat kerumunan.

Jangan sampai atas nama spontanitas, aturan, dan hukum dikangkangi. Jika memang itu tetap terjadi, maka Prodem mendesak kepolisian dan pengadilan membebaskan pelanggar Prokes.

“Bebaskan semua yang dipenjara yang disangkakan melanggar Prokes!” tutupnya.