Presidential Threshold Tergantung Parpol di DPR

Nasional

NOTULA – Statemen Presiden Joko Widodo yang memberi kesempatan kepada banyak orang untuk mencalonkan diri sebagai Capres menaggambarkan keinginan masyarakat.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, menanggapi pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu, dalam siaran persnya.

Tetapi, Sirojudin memandang, apa yang disampaikan Jokowi tak bisa sebatas lisan. Dan hak dipilih bagi setiap orang seharusnya diatur di dalam UU Pemilu.

Dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, tepatnya diatur pada Pasal 222, menyebutkan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Preshold) sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 suara Parpol secara nasional di Pemilu sebelumnya.

Untuk mengimplementasikan keinginan Jokowi agar banyak Capres di 2024, dia melihat aturan Preshold harus dihapus melalui revisi UU Pemilu oleh DPR Bersama pemerintah.

“Soal presidential threshold sebetulnya urusan partai politik. Mereka bisa mengubah UU Pemilu dan mengganti klausul Preshold,” tutur Sirojudin, seperti dikutip dari rmol.id, Sabtu (22/1/22).

Sebenarnya, soal Pilpres, tambah Sirojudin, yang paling berperan adalah Parpol atau koalisi Parpol yang berhak mengajukan calon.

Dia mengingatkan Parpol agar mendengar suara rakyat pemilih yang menginginkan pilihan alternatif, dan tak ingin hanya ada dua pasangan Capres-Cawapres di 2024.

“Mereka akan menghadapi masalah jika melawan kehendak pemilih, beresiko ditinggal pemilih. Sebaliknya, jika partai atau koalisi mengusung tokoh yang diinginkan pemilih, mereka berpotensi mendapat efek ekor jas,” katanya.

“Jadi terserah DPR, apakah mau mengubah itu (aturan Preshold) atau tidak. Karena ini tidak tergantung pada maunya Presiden, tapi tergantung maunya DPR,” pungkasnya.