Presidential Threshold Lahirkan Kegaduhan dan Kerdilkan Potensi Bangsa

Nasional

NOTULA – Maraknya kegaduhan, pembelahan anak bangsa, hingga polarisasi antar kelompok yang tajam pada beberapa tahun terakhir disebabkan UU Pemilu yang memberikan ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold (PT).

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di hadapan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Bulan Bintang se-Indonesia yang mengikuti Bimbingan Teknis ‘Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD’ di Jakarta, Selasa malam (7/12/21).

Pada kesempatan itu hadir juga Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra (via Zoom), Sekjen PBB Afriansyah Noor, Ketua Majelis Syuro PBB KH Masrur Anhar, Bupati Konawe Utara Ruksamin (Ketua DPW PBB Sulawesi Tenggara) dan para pengurus lainnya.

Menurut LaNyalla, pada dua kali Pilpres, Indonesia hanya mampu memunculkan dua pasang calon head to head. Akibatnya, terjadi polarisasi dan pembelahan yang sangat tajam di masyarakat, bahkan sampai hari ini masih dirasakan.

Kini, sambungnya, sesama anak bangsa saling persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum. Bahkan ruang-ruang dialog yang ada dibatasi dan dipersekusi. Yang kemudian muncul adalah sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian dan lain sebagainya.

“Semua itu sama sekali tidak mencerminkan kehidupan negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi bar-bar. Sebuah kemunduran bagi indeks demokrasi di Indonesia,” katanya, seperti dikutip dari rmol.id.

Dan secara tidak sadar, sambung LaNyalla, anak bangsa membenturkan Vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antithesa untuk menjelaskan identitas dan posisi. Padahal tidak ada satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam.

“Itulah dampak buruk dari penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah,” lanjutnya.

Dia juga mengingatkan bahwa ambang pencalonan presiden itu sama sekali tidak ada dalam konstitusi Indonesia. Yang ada adalah aturan ambang batas keterpilihan, untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar.

“Ambang batas pencapresan atau presidential threshold membuat potensi bangsa ini menjadi kerdil. Padahal kita tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi kemunculannya dihalangi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya,” katanya.