Preshold 20 Persen Dinilai Khianati Aspirasi Rakyat

Nasional

NOTULA – Gugatan atas presidential threshold (Preshold) 20 persen semakin gencar dan massif. Kali ini gugatan diajukan Koordinator Komunitas Tionghoa Antikorupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma, Senin (27/12/21).

Dalam aksinya di Gedung Mahkamah konstitusi (MK), Lieus didampingi emak-emak dan sejumlah tokoh nasional.

Menurut Lieus, gugatan diajukan, karena ada ketidakadilan dalam penentuan calon presiden sebagaimana ditentukan Pasal 222 UU 17/2017 tentang Pemilu.

“Pasal itu telah menutup dan mematikan peluang putra-putri terbaik bangsa untuk dicalonkan sebagai pemimpin negara ini,” tegasnya.

Menurut dia, sejatinya Parpol hanya kendaraan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara.

“Sebab itu saya mengajukan gugatan uji materi Pasal 222 ini ke MK,” tegas dia lagi.

Dijelaskan, Pasal 222 UU 7/2017 berbunyi, “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Sementara Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Sedangkan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Seperti dikutip dari rmol.id, Lieus berpendapat, Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.

Karena Pasal 222 UU 7/2017 mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional.

Selain bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan Preshold 20 persen juga berpotensi mengkhianati aspirasi rakyat. Ketentuan itu menjadikan hanya parpol besar atau gabungan partai politik yang bisa mengajukan calon presiden.

“Jelas itu sangat mencederai demokrasi, karena aspirasi rakyat berpotensi dimanipulasi,” katanya. Selain itu, ketentuan Pasal 222 juga berpeluang bagi terciptanya oligarki Parpol seperti yang terjadi saat ini.

“Akibatnya, putra-putri terbaik bangsa tak punya peluang memimpin negeri ini, selama dia tak bergabung dengan Parpol besar. Ketentuan itu sangat merugikan bangsa ini,” pungkasnya.