PPATK: Penarikan Dana Besar-Besaran Bisa Dilakukan Tiga Tahun Sebelum Pemilu

Nasional

NOTULA – Deputi Pemberantasan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Irjen Pol Firman Shantyabudi, mengatakan, bisa saja transaksi penarikan uang yang masif dan tidak normal dilakukan selama dua hingga tiga tahun sebelum Pemilu 2019.

“PPATK memotret, rekening dana kampanye yang diberikan aman saja, tertib. Tapi perputaran uang di sekitar itu luar biasa masif,” katanya, dalam diskusi ‘Mengawal Integritas Pemilu’ yang diselenggarakan Setara Institute, di Ashley Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Artinya, sambung dia, PPATK juga memotret memang ada kecenderungan, “Semoga saya salah, karena PPATK tak bisa menuduh. Ada laporan intelijen membaca dari kecenderungan penarikan dana tunai bisa terjadi 2-3 tahun sebelum Pemilu,” sambungnya.

Namun, meski baru sebatas dugaan, hal ini dinilai sebagai potensi politik uang yang disimpan di luar rekening untuk kepentingan Pemilu.

“Karena mereka bisa simpan uang itu di safe house, mungkin. Ini faktanya. Itu sangat potensial, uangnya diambil, dipecah-pecah, dikasih ke masyarakat,” lanjut dia, seperti dikutip dari rmol.co.

Sebab itu, pihaknya pun berkomunikasi dengan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait dugaan itu.

“Kami sudah sampaikan ke Bawaslu, harus ada rumusan ulang. Apakah hanya uang, seperti yang kita ketahui dengan serangan fajar dan sebagainya, atau sesuatu yang bernilai sama untuk bisa dijadikan alat tukar atau jaminan-jaminan,” tuturnya.

PPATK juga melihat ada kejanggalan lain yang dilakukan calon legislatif dan berpotensi sebagai pelanggaran Pemilu.

“Ada calon yang memberikan dana asuransi. Ini juga keanehan, bisa juga barang dan jasa, itu juga ada nilainya. Kami dari PPATK hanya berharap semua sudah menyerahkan rekening dana kampanye, angkanya ada. Harusnya semua kegiatan yang dipakai menggunakan rekening dana kampanye,” tutur dia.

Tasa dasar itu PPATK terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan berharap kejanggalan dana kampanye tidak berhenti diselidiki, sebelum Pemilu selesai.

“Kita harus koordinasi dengan Bawaslu. Moga-moga tidak berhenti pada saat Pemilu selesai. Kalau Bareskrim bisa membuktikan ada aliran uang ilegal selama Pemilu, apakah yang sudah terpilih, masyarakat bisa minta pertanggung jawabanya?” tandasnya.