PP 17/2020 Diteken, Jokowi Bisa Angkat Non-PNS Jadi Pejabat Negara

Nasional

NOTULA – Kekuasaan Presiden Joko Widodo makin menguat. Dia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 17/2020 sebagai Perubahan atas PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Substansi salah satu pasal dari PP itu adalah, presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengangkat, memindah dan memberhentikan pegawai negeri sipil.

Presiden juga bisa mendelegasikan otoritas menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada menteri, pimpinan lembaga atau sekretaris jenderal di lembaga negara dan lembaga non struktural.

Bahkan presiden juga berwenang menarik pendelegasian. Alasan penarikan pendelegasian diantaranya: pelanggaran prinsip merit yang dilakukan PP dan untuk meningkatkan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Merespons terbitnya PP 17/2020, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, menyatakan, PP yang baru diteken Jokowi bisa menjadi alat untuk membungkam pejabat yang kritis pada pemerintahannya.

“Kewenangan presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan (yang sudah diberikan kepada kementerian/lembaga, Pemda) dengan alasan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (pasal 3 ayat 7). Jadi jika ada PNS di daerah yang mengkritik keras kebijakan Jokowi, bisa saja dipecat oleh Jokowi,” demikian kata Gde Siriana, seperti dikutip dari rmol.id, Jumat (15/5/20).

Aktivis Bandung Initiative Network ini juga menyoroti pengecualian jabatan pimpinan Tinggi (JPT) di bidang tertentu yang tidak dapat diisi kalangan non PNS, seperti bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan dan Sumber Daya Alam (SDA), pengelolan aparatur negara dan kesekretiatan.

Pengecualian yang diputuskan Jokowi memberikan peluang kepada non PNS untuk mengisi jabatan tertentu yang tidak dikecualikan.

“Cukup dengan persetujuan presiden dan pertimbangan menteri saja, tidak perlu diatur Perpres seperti Pasal 106 ayat 3 PP 11/2017. Sangat mungkin ke depannya Jokowi mengangkat non ASN menduduki JPT yang dikecualikan itu,” kata Gde Siriana.