Potensi Kerugian Negara dari Bansos Rp 5T Lebih, Masuk Akal Hanya Juliari yang Menikmati?

Nasional

NOTULA – Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada 16,7 juta penerima Bansos pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ternyata tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini memicu pertanyaan baru, terutama besaran kerugian negara.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, nilai kerugian negara terhadap selisih data tersebut cukup fantastis. Bagi dia, temuan KPK itu akurat dan menunjukkan data penerima Bansos yang tidak memiliki NIK adalah fiktif.

“Maka, jika temuan KPK itu benar, maka sangat mungkin tidak ada wujud manusianya,” tegas Gde Siriana, seperti dikutip dari RMOL.id, Selasa (12/1/21).

Dia berasumsi, jika jumlah data penerima Bansos 16,7 juta dikalikan besaran uang Bansos, didapat nilai kerugian negara melebihi fee yang diterima tersangka kasus korupsi Bansos Covid-19, Juliari P Batubara, yang ‘hanya’ Rp 12 miliar dari paket Bansos periode pertama, dan periode kedua Rp 8,8 miliar.

“Jika dikalikan nilai paket Bansos yang Rp 300 ribu, maka potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Nilai yang fantastis,” tegasnya.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu pun mempertanyakan, ke mana uang dengan jumlah tersebut lari, sebab tidak mungkin hanya Juliari saja yang menikmatinya.

“Apakah masuk akal (nilai sebesar itu) hanya dinikmati Juliari saja?” pungkasnya.