Positif Covid-19 Tembus Sejuta, PKS: Jangan Biarkan WN China Masuk di Tengah PPKM

Nasional

NOTULA – Sebaran Covid-19 di Indonesia tembus angka 1 juta kasus, bahkan negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai jumlah itu.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan, data itu harus jadi bahan evaluasi pemerintah untuk konsisten dengan kebijakan yang diambil dalam penanggulangan Covid-19 ini.

Bila di awal penyebaran Covid-19 pemerintah terlihat gamang dan tidak konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19, maka saat ini hal itu tak boleh lagi terjadi.

Kurniasih, seperti dikutip dari RMOL.id, meminta agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diterapkan konsisten dan tidak tebang pilih.

“Jangan di tengah kebijakan PPKM ini, pemerintah justru membiarkan WNA dari China dalam jumlah cukup banyak, masuk ke Indonesia, seperti terjadi belum lama ini,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (27/1/21).

Dia menyoroti masih longgarnya pembatasan dalam kebijakan PPKM. Bahkan mobilitas penduduk belum cukup ketat dibatasi dan terkesan tidak konsisten. Perkantoran ditetapkan 75 persen WFH, namun operasional transportasi publik masih sampai malam, tidak seketat awal pandemi.

“Akibatnya klaster perkantoran tetap bermunculan. Dalam perpanjangan PPKM, kegiatan pusat perbelanjaan justru diperlonggar dengan diperbolehkan beroperasi sampai jam 20.00 dari sebelumnya jam 19.00,” katanya.

Kurniasih Mufidayati yang juga Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini juga menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan pemukiman, terutama di perkotaan.

Di Jakarta misalnya, klaster keluarga meningkat sampai 44 persen. Di Jawa Barat, peningkatan klaster keluarga menyebabkan meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.

Sebab itu dia meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat juga dilakukan dalam skala lokal sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus.

“Pembatasan mobilitas juga perlu diperketat, mengingat meningkatnya klaster keluarga di bulan ini di antaranya dampak dari libur Natal dan tahun baru lalu, di mana banyak keluarga berpergian,” katanya.