NOTULA – Menyikapi pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak, 17 April mendatang, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

“Kami memang menerima undangan dari KPK untuk membicarakan pidana Pemilu, khususnya masalah politik uang,” jelas Rahmat kepada wartawan, di Gedung KPK.

Pada pertmuan itu juga dibahas penggunaan fasilitas negara. Hal ini menjadi perhatian serius Bawaslu dalam tindak pidana Pemilu.

“Bukan hanya uang, tapi juga yang berhubungan dengan fasilitas pemerintah kepada peserta Pemilu yang menjadi perhatian Bawaslu pada Pemilu 2019 ini,” tambahnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, berharap Pemilu 2019 berjalan lancar dan tanpa politik uang.

“Kami berbincang di kanal KPK tentang Pemilu yang jujur dan berintegritas. Jadi intinya kita berharap Pemilu berjalan lancar dan tidak ada money politic di dalam proses Pemilu baik Pilpres maupun Pileg,” tutur Laode.

KPK dan Bawaslu, lanjut Laode, juga mengimbau seluruh partai politik untuk mengumumkan kepada publik terkait daftar riwayat hidup calon legislatif yang diusung dalam Pemilu 2019.

“Karena saya pikir itu juga salah satu kriteria yang bisa dilihat masyarakat bahwa calon anggota DPR dan DPRD yang terpilih nanti yang baik, karena itu jangan pernah meminta uang,” demikian Laode.