Politik Rent Seeking Partai Politik

Nasional

Oleh: George da Silva

 

 

BERGABUNGNYA Partai Amanat Nasional (PAN) ke kubu pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah kekuatan yang kokoh mencapai 85 persen bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Peluang yang dikejar Partai Politik (Parpol) tentunya ada kemauan politik yang menguntungkan masing-masing. Hal ini, disebut Rent Seeking (mencari rente) adalah tindakan setiap Parpol kepentingan untuk mendapat keuntungan dalam bergabung kepada kubuh yang sedang berkuasa dari segi politik maupun ekomomi. Praktek politik rent seeking ini, memberikan dampak yang sangat besar bagi keuntungan Parpol demi konstituen, dan keuntungan pribadi.

Jika benar ramalan setiap Rabu Pon (8/12/2021) Presiden Jokwi melakukan Reshuffle Kabinet, maka terulang lagi ceritera lama yang membuat hiruk pikuk soal perombakan kabinet perhatian bukan saja kepada elit politik, aktor politik, elit Parpol, tetapi publik juga ikut terlibat. Reshuffle Kabinet tentunya tidak terlepas dari postur koalisi yang dinginkan oleh Presiden. Merombak suatu kabinet, sebaiknya jangan mengulangi kesalahan atau tambal sulam atau uji coba komposisi berbagi kepada Parpol pendukung yang membentuk “koalisi turah (oversized coalition) menjadikan kabinet sebagai ajang pertukaran posisi tawar menawar antara Presiden dan Parpol pendukung.

Kita membaca, mendengar dan pendapat analisis politik dari berbagai kalangan melihat bahwa inefektivitas kabinet politik dengan berpedoman pada perilaku Parpol koalisi yang sering bermain dua kaki. Kenyataan di lapangan Jokowi sering tidak berdaya atas perilaku Parpol pendukung, sehingga seolah-olah membagi kursi kabinet kepada Parpol yang berjuang sejak awal ataupun yang bergabung di tengah jalan serta tim suksesnya. Ibarat duri dalam daging koalisi, karena mereka memanuver di Parlemen maupun di luar Parlemen. Jokowi semakin tersandera secara politik dengan Parpol pendukung peta dan jumlah kekuatan politiknya di Parlamen tak tergoyahkan. Bagaimana Jokowi memainkan ritme politiknya dan merawat koalisi yang harus dibayar mahal yaitu dengan berbagi kursi.

Pelihara Loyalitas

Jokowi kelihatan tidak dapat menyusun desain reshuffle kabinet, karena tidak mampu menentukan kabinetnya atas penilain sendiri, tetapi bergabung hampir seluruh Paropol hanya belum bergabung dan menjadi “oposisi” yaitu Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Apakah kabinet ramping atau membesar untuk menjatahkan kursi kepada Parpol. Hal ini, tergantung dari pada koalisi, maka mereka menerapkan politik rent seeking untuk mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif, presiden dan wakil presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024 mendatang. Semua Parpol memasang strategi dan taktis untuk merebut kursi di Parlemen dan Kepala Daerah.

Apakah Jokowi mampuh memelihara Parpol loyalitas yang harus dimasukan sebagai komponen tersendiri, maka sistim presidensial yang harus dikompromi dalam pemilihan menteri atau pejabat-pejabat publik menjadi koalisi dukungan. Jokowi harus mampu memainkan momentum reshuffle, sehingga menambah armada politik baru dalam barisan pendukungnya. Dengan berpengalaman dua periode atau sekitar tujuh tahun memerintah dan berkuasa, sehingga mempertahankan pemerintahan jangan terbelah (devided government) dan diharapkan Jokowi dapat memanfaatkan veto player baru dalam skema koalisi serta tidak secara langsung melakukan counter balacing membuat dukungan politik di Parlemen bisa terjamin sampai selesai masa bhaktinya dengan mulus dan aman.

Politik Rent Seeking

Menurut Ahmad Erani Yustika dalam bukunya “Ekonomi Politik” (2020) konsep pendapatan (income) ditransformasi menjadi konsep perburuan rente. Konsep ini, sangat penting bagi ilmu ekonomi politik untuk perilaku pengusaha, politisi, dan kelompok kepentingan. Konsep rent seeking tidak dimaknai secara negatif sebagai kegiatan ekonomi yang menimbulkan kerugian, tetapi bisa berarti positip, karena setiap Parpol dapat memainkan secara silmutan dalam kedudukannya sebagai pejabat publik atau menteri dan melakukan jejaring laba-laba meraih kekuasaan.

Begitu mudahnya perilaku rent seeking hadir dalam perekonomian dan politik. Hal ini, karena proses dan mekanisme politik menyebabkan seseorang menjadi pejabat publik, menteri pembantu Presiden pada institusi negara dengan transaction cost (biaya transaksi) yang tinggi. Proses politik yang sarat rent seeking akan melahirkan pejabat publik/menteri yang rent seeking juga. Karena yang bersangkutan menjadi menteri/pejabat publik yang sudah pasti akan menjadikan jabatannya dengan berbagai motif. Jabatan itu, bukan hanya untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan untuk Parpolnya, tetapi juga digunakan kepentingan pribadi.

Tujuan dan fungsi Parpol prinsipnya sebagai organisasi yang melaksanakan keinginan politik sekelompok orang yang bergabung dalam Parpol. Karena tanpa memahami hal ini, maka Parpol akan bergerak serabutan dan kehilangan marwahnya. Teori apapun yang dibahas tentang keberadaan sebuah Parpol adalah sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinya berkuasa dan para pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan. Parpol berperan penting dalam mengambil bagian di pemerintahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh Parpol dan pengikutnya serta warga negara pada umumnya.

Dengan demikian rent seeking di Indonesia bisa ditelusuri dari persekutuan bisnis besar seperti yang menikmati fasilitas monopoli maupun berbagai rekomendasi atau lisensi dengan birokrasi pemerintahan. Kita melihat dalam percaturan politik maupun berbisnis perusahan-perusahan swasta sebagian besar dikuasai oleh mereka yang memiliki hubungan pribadi, khusus dengan elit pemerintah dan elit istana kepresidenan. Parpol dengan fasilitas tersebut, pemilik rente ekonomi akan memperoleh keuntungan laba yang berlebihan dan mencegah pesaing masuk ke dalam kabinet atau lingkaran istana.

Mencegah Rent Seeking

Upaya mencegah aktor politik, aktor Parpol bermain dalam arena rent seeking sebagai pemburu rente, salah satunya adalah dengan membuat regulasi yang memungkinkan mereka mengambil kesempatan dalam arena politik. Melakukan peniadaan halangan masuk (no barrier to entry) bagi para pelaku ekonomi, aktor politik, aktor Parpol dan peningkatan persaingan (competition). Apabila kedua hal ini dapat terpenuhi, maka pemburu rente akan lenyap.

Sebaliknya apabila para aktor politik, aktor Parpol, aktor pengusaha merajalela ketika jalan masuknya ke dalam kabinet atau lingkaran penguasa dihalangi, sadar atau tidak sadar akan muncul lahan baru bagi pemburu rente. Mereka sekuat tenaga mempengaruhi pemerintah atau pihak lain yang dianggap dapat membantu untuk masuk ke dalam lingkaran penguasa. Dengan demikian, perilaku pencari rente dapat dikurangi, jika tidak dapat dihilangkan, maka melalui kebijakan-kebijakan yang tepat. Sanksi moral yang lebih tepat diterapkan, sehingga apara aktor politik, aktor Parpol tidak leluasa untuk masuk ke arena politik rent seeking.

*)Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang.