Polisi Bertugas Amankan Perusuh, Bukan Bikin Rusuh Tandingan

NOTULA – Aparat kepolisian dinilai telah melampaui batas wajar saat menangani kerusuhan pada 21, 22, dan 23 Mei, di kawasan gedung Bawaslu RI. Karena itu, negara harus bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hermawanto, Direktur Sekolah Konstitusi Indonesia, menjelaskan, bahwa tugas polisi sebatas mengawal agar aksi berjalan lancar. Tapi bila ada kerusuhan, polisi harus mengamankan perusuh, bukan melakukan tindakan kekerasan, apalai bikin kerusuhan tandingan.

“Saat menghadapi aksi yang berubah brutal atau rusuh, tugas polisi mengamankan pelaku dan memproses secara hukum, bukan melakukan tindakan kekerasan tandingan, apalagi sampai jatuh korban,” tegas aktivis HAM itu, Selasa (28/5).

Dia berpendapat, adanya korban jiwa dan luka-luka yang berjatuhan, memunculkan indikasi bahwa aparat kepolisian sudah berlebihan dalam menangani aksi.

“Bila Polri menyatakan korban jatuh bukan karena tindakan aparat, maka Polri harus buktikan siapa yang melakukan tindakan penembakan itu. Sebab, di lembaga kepolisian, keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawabnya,” tegasnya.

Sebab itu Hemawanto meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap fakta-fakta penyebab korban berjatuhan.

“Biar jelas, siapa yang harus bertanggung jawab,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.co, sembari mengatakan, meski begitu, dalam hal ini negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas perlindungan HAM.

“Dalam teori HAM, negaralah pihak yang harus bertanggung jawab atas adanya perlindungan HAM,” pungkasnya.

-Penangkapan Tokoh Oposisi-

Terkait penangkapan sejumlah tokoh dengan tudingan makar, dinilai telah mengancam kebebasan demokrasi yang sedang dibangun. Hal itu juga dapat menimbulkan kecurigaan negatif terhadap aparat kepolisian.

Hermawanto mengatakan, gerak cepat polisi menangkap para tokoh dapat menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat. Karena yang ditangkap tokoh-tokoh dari oposisi.

“Menurut saya ini sudah berlebihan, mengancam kebebasan menyampaikan pendapat dan demokrasi yang sedang kita bangun. Tindakan polisi ini menimbulkan kecurigaan yang negatif, apalagi dilakukan terhadap lawan-lawan politik pemerintah,” ucapnya.

Dia juga mencontohkan penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian sebelum aksi 212 dan aksi 214 lalu.

“Tengok saja para tokoh yang ditangkap sebelum aksi 212, 214, sementara penangkapan terus dilakukan dalam momen-momen politik dan aksi-aksi massa untuk memperjuangkan hak politik mereka,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, walaupun pihak kepolisian berhak memeriksa para tokoh, dia mengimbau aparat menghindari pasal makar. Karena hal itu mengingatkan pada era orde baru.

“Sekalipun polisi berhak memeriksa setiap orang, tapi hemat saya, penggunaan pasal makar patut dihindari. Jangan menghidupkan kembali pasal subversi seperti era orde baru,” tandasnya.